MediaNanggroe.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap terdakwa Hasdiman, S.P. dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit kambing di Kabupaten Aceh Selatan. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 23 April 2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana seluruh dakwaan penuntut umum. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa segera dilepaskan dari tahanan serta memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat. Selain itu, seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Muhammad Jamil, S.H., didampingi hakim anggota Anda Ariansyah, S.H., M.H., dan H. Harmi Jaya, S.H., dengan panitera pengganti Murdani, S.H. Sidang turut dihadiri oleh penuntut umum serta terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya.
Sebelumnya, dalam tuntutannya yang dibacakan pada 8 April 2026, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun serta denda sebesar Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan. Terdakwa dinilai melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Perkara ini berkaitan dengan pengadaan bibit kambing bersumber dana DOKA Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan. Dalam persidangan, turut diajukan puluhan barang bukti administratif dan teknis, mulai dari kontrak pekerjaan, dokumen tender, hingga laporan distribusi ternak kepada kelompok penerima manfaat.
Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai unsur-unsur pidana yang didakwakan tidak terpenuhi secara utuh terhadap terdakwa. Sebanyak 88 barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tetap dinyatakan sah dan sebagian digunakan dalam berkas perkara lain yang ditangani secara terpisah.
Hingga putusan dibacakan, belum ada pernyataan resmi dari jaksa penuntut umum terkait langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan mengajukan upaya banding atas putusan bebas tersebut.
Dimana diketahui Hasdiman, S.P. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021, dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bibit Kambing untuk petani di Kabupaten Aceh Selatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2021.
Discussion about this post