MediaNanggroe.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh resmi menahan dua aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Aceh. Keduanya adalah TW selaku Kepala BGP Aceh (2022 hingga Agustus 2024) dan M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam periode yang sama.
Menurut Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, Muhammad Ali Akbar, penahanan ini merupakan bagian dari komitmen kejaksaan dalam menindak setiap bentuk penyimpangan dana negara secara tegas dan transparan.
Penahanan dilakukan pada Senin (23/6/2025), setelah keduanya menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Pemeriksaan tersebut juga melibatkan penasihat hukum masing-masing tersangka dan pemeriksaan kesehatan oleh Klinik Adhyaksa Pratama Kejati Aceh.
Ali Akbar menjelaskan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur, dan semua tahapan telah dipenuhi secara sah menurut hukum acara pidana.
Kerugian Negara Capai Rp4,17 Miliar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 87/LHP/XXI/12/2024 tanggal 31 Desember 2024, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.172.724.355,00.
Muhammad Ali Akbar, menyebut bahwa temuan ini menjadi dasar penting dalam memperkuat proses penyidikan.
Kerugian itu timbul dari penyimpangan pengelolaan anggaran tahun 2022 dan 2023 di BGP Aceh, antara lain: mark-up biaya kegiatan fullboard meeting di hotel, penerimaan cashback oleh pejabat BGP, serta penginapan fiktif dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Ali Akbar menekankan bahwa modus-modus tersebut merupakan pola klasik korupsi birokrasi yang merugikan keuangan negara secara sistematis.
Adapun alokasi anggaran BGP Aceh bersumber dari APBN melalui DIPA sebesar Rp19,2 miliar pada 2022 (setelah revisi) dan Rp57,1 miliar pada 2023. Realisasi anggaran mencapai lebih dari Rp75 miliar dalam dua tahun tersebut.
Dalam keterangannya, Muhammad Ali Akbar menambahkan bahwa penyimpangan dalam skala besar ini terjadi meski anggaran telah dicairkan untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Penyidikan Berdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup
Penetapan tersangka terhadap TW dan M, menurut Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, Muhammad Ali Akbar, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 KUHAP.
Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Ali Akbar menegaskan bahwa ancaman pidana dalam perkara ini sangat berat, mencapai maksimal 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup.
Alasan Penahanan
Penahanan dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan dan menghindari risiko penghilangan barang bukti atau intervensi terhadap saksi-saksi.
Ali Akbar menjelaskan bahwa potensi gangguan terhadap proses hukum cukup besar karena keduanya masih berstatus aktif sebagai PNS yang memiliki akses terhadap struktur birokrasi.
TW dan M akan menjalani masa penahanan awal selama 20 hari, mulai 23 Juni hingga 12 Juli 2025, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Jika diperlukan, masa penahanan dapat diperpanjang hingga 40 hari ke depan.
Menurut Muhammad Ali Akbar, lokasi penahanan juga dipilih dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan efektivitas penyidikan.
Pengembalian Sebagian Dana
Kejati Aceh juga mengonfirmasi telah dilakukan penyitaan dan pengembalian dana dari para tersangka sebesar Rp1.839.566.828,00. Dana tersebut kini telah dititipkan pada rekening penampungan khusus (RPL) milik Kejaksaan Tinggi Aceh.
Ali Akbar menyatakan bahwa pengembalian sebagian dana ini tidak menghapus tindak pidana yang telah terjadi, namun akan menjadi pertimbangan dalam proses peradilan.
Proses hukum terhadap kedua tersangka kini memasuki tahap pemberkasan dan akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk tahap selanjutnya.
Sebagai penutup, Asisten Tindak Pidana Khusus Muhammad Ali Akbar menegaskan bahwa Kejati Aceh berkomitmen menyelesaikan kasus ini hingga tuntas dan menjamin tidak ada pihak yang kebal hukum.
Discussion about this post