Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Kamis siang (14/11). Penandatanganan oleh Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf bersama pimpinan DPRA ini menjadi langkah penting dalam mengunci arah pembangunan Aceh pada tahun anggaran mendatang.
Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, hadir didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Dokumen KUA-PPAS 2026 tersebut sebelumnya telah dihantarkan oleh Sekda Aceh bersama jajaran TAPA kepada Ketua DPRA Zulfadli di ruang pimpinan DPRA pada Rabu (12/11) sore. Setelah melalui rangkaian pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRA, dokumen itu dibawa ke sidang paripurna untuk disetujui dan ditandatangani bersama.
Gubernur Mualem menegaskan bahwa penandatanganan KUA-PPAS 2026 merupakan momen penting untuk memperkuat fokus pembangunan Aceh tahun depan.
Penandatanganan KUA-PPAS 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan Aceh pada tahun mendatang,” ujar Gubernur.
Ia menekankan komitmen Pemerintah Aceh dalam memaksimalkan penggunaan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat di berbagai kabupaten/kota.
Selain itu, Gubernur juga mengungkapkan bahwa pada Kamis (13/11) dirinya bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Hambalang. Pada pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan berbagai kebutuhan pembangunan Aceh, termasuk percepatan proyek-proyek prioritas.
“Presiden, beliau memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pembangunan Aceh. Termasuk percepatan beberapa ruas jalan strategis, peningkatan konektivitas wilayah, dan peninjauan kembali beberapa kebutuhan penting daerah,” ujar Mualem.
Ia menambahkan bahwa Presiden juga memberikan atensi terhadap sejumlah proyek besar seperti pembangunan terowongan Geurute, sektor perikanan, dan peningkatan investasi di Aceh. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi dorongan besar bagi Aceh untuk bergerak lebih cepat mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Presiden menyampaikan komitmen untuk terus mendukung Aceh. Kita harus memanfaatkan dukungan tersebut sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” kata Gubernur.
Rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS 2026 turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRA, para Asisten Sekda, kepala SKPA, serta para kepala biro di lingkungan Setda Aceh. []
Discussion about this post