MediaNanggroe.com — Kebijakan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 27 April 2026, Bagian Umum Setda Banda Aceh mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk pekerjaan di Rumah Jabatan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH), meski sebelumnya telah dilakukan pengadaan dan pemeliharaan dalam jumlah besar.
Dalam data tersebut, tercatat anggaran untuk Revitalisasi Interior Rumah Jabatan KDH mencapai Rp1,28 miliar. Sementara itu, Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan Rumah Jabatan KDH juga dianggarkan sebesar Rp1,2 miliar. Dua pos ini memicu pertanyaan publik karena sama-sama menyasar pembenahan fisik dan interior dalam waktu berdekatan.
Tak hanya itu, pengeluaran juga mencakup peralatan dapur kediaman KDH sebesar Rp85 juta dan peralatan dapur WKDH Rp75 juta. Untuk pemeliharaan, rumah jabatan Wakil Wali Kota justru mendapat alokasi Rp465 juta.
Sorotan semakin tajam jika menilik data tahun sebelumnya. Pada 2025, Bagian Umum juga telah menggelontorkan anggaran pengadaan mebel dan furnitur KDH dan WKDH dengan total mencapai Rp3,18 miliar. Selain itu, terdapat anggaran pemeliharaan rumah jabatan KDH Rp150 juta dan WKDH Rp130 juta. Bahkan, tercatat pula pengeluaran lain seperti karpet rumah wali kota senilai Rp200 juta.
Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, menilai alokasi anggaran tersebut tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
“Ini angka yang sangat fantastis. Ketika masyarakat masih bergelut dengan persoalan ekonomi, pemerintah justru terkesan memprioritaskan kenyamanan pejabat. Apalagi ini bukan pertama kali dianggarkan, sebelumnya juga sudah ada pengadaan besar,” ujar Yulindawati.
Ia juga mempertanyakan urgensi revitalisasi interior yang dilakukan bersamaan dengan renovasi dan rehabilitasi bangunan.
“Kalau sudah direnovasi, kenapa masih perlu revitalisasi interior dengan angka miliaran? Ini perlu penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” tambahnya.
Menurutnya, transparansi dan rasionalitas anggaran menjadi kunci agar kepercayaan publik tidak terus tergerus. Ia mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjelaskan secara rinci perencanaan, kondisi bangunan sebelumnya, serta urgensi dari setiap item belanja tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Banda Aceh terkait rincian dan alasan pengalokasian anggaran tersebut.
Discussion about this post