MediaNanggroe.com, Jantho – Perhelatan Gelar Teknologi Tepat Guna akan memotivasi semua pihak untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat gampong melalui berbagai inovasi yang berbasis kearifan lokal.
Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto dalam sambutannya, pada Pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna XXIV Provinsi Aceh Tahun 2023 di Jantho Sport City, Selasa (30/5/2023) malam.
“Kita semua tentu optimis, pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna ini mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di pedesaan. Apalagi, acara Gelar Teknologi Tepat Guna ini mengedepankan teknologi berbasis sederhana dan mudah diterapkan oleh masyarakat gampong. Sehingga melalui kegiatan ini tentunya dapat mencari dan menemukan alat teknologi guna menunjang ekonomi masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan dan dapat bermanfaat guna penurunan angka stunting,” kata Iswanto.
Iswanto meyakini, optimalisasi pemanfaatan Alat TTG yang dihasilkan para inventor mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan produktivitas dan menciptakan usaha produktif.
“Jika dimanfaatkan secara optimal, peran Teknologi Tepat Guna tentu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan nilai tambah produk, perbaikan mutu dan membantu dalam mewujudkan usaha produktif yang efisien di tengah-tengah masyarakat,” kata Iswanto.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekda Aceh Mawardi, saat membacakan sambutan Penjabat Gubernur Aceh mengungkapkan, saat ini masyarakat Aceh semakin memahami pentingnya pengembangan Teknologi Tepat Guna dalam aktivitas sehari-hari. Ini terlihat dari peningkatan partisipan pada setiap event Gelar Teknologi Tepat Guna diselenggarakan.
“Kecenderungan partisipasi masyarakat kita dalam pengembangan alat Teknologi Tepat Guna, semakin meningkat di Aceh. Tahun 2023 ini, sebanyak 17 Kabupaten/Kota telah berpartisipasi dengan jumlah alat TTG yang diperlombakan mencapai 49 alat, yang terdiri dari kategori Inovasi TTG dan juga TTG unggulan,” ujar Mawardi.
“Ada peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 lalu, yang hanya diikuti oleh 15 Kabupaten/Kota, dengan jumlah alat yang diperlombakan hanya sebanyak 29 alat TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna terbaik/berprestasi sebanyak 14 Posyantek,” imbuh Mawardi.
Oleh karena itu, sambung Mawardi, Pemerintah Aceh sangat menyambut baik kegiatan ini karena mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat, bahwa Teknologi Tepat Guna merupakan suatu kebutuhan dan juga merupakan salah satu faktor pendorong perubahan, baik perubahan di bidang ekonomi maupun sosial budaya di masyarakat.
“Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna secara optimal dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat akan dapat meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi dan memberikan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi produktif masyarakat,” kata Mawardi.
Perlu Lembaga Pengelola Alat TTG
Dalam sambutannya, Mawardi juga mendorong pembentukan sebuah lembaga yang menampung dan mengelola serta memasyarakatkan Alat TTG yang telah diciptakan.
“Pemerintah Aceh mendorong agar semua ide-ide kreatif dari masyarakat tersebut dapat di-inventarisasi dengan optimal di Lembaga Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek),” lanjut Mawardi.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2022 lalu, Pemerintah Aceh telah menetapkan 10 Kabupaten/Kota sebagai lokasi Posyantek pilot project, untuk melakukan pembinaan selama 3 tahun, terhitung mulai 2023 hingga 2025, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas pengurus Posyantek maupun pemberian alat workshop Posyantek sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan Alat TTG, sejak tahun 2021 Pemerintah Aceh telah melakukan perlindungan Alat TTG yang diciptakan oleh para inventor melalui Fasilitasi Hak Paten Alat TTG, dan fasilitasi akses pemasaran Alat TTG yang telah diperlombakan baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.
“Untuk itu, kami sangat mengharapkan komitmen dan keseriusan kita semua agar Alat-alat TTG yang ada dalam wilayah kabupaten/kota segera di-inventarisasi dan disampaikan kepada Pemerintah Aceh untuk dilakukan fasilitasi pemasaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” imbau Mawardi. []
Discussion about this post