BANDA ACEH – Penguatan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan menjadi agenda utama T. Haris Fadhillah dalam pencalonannya sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031. Ia juga mendorong transformasi kepemimpinan, kaderisasi, dan penguatan organisasi di tengah disrupsi industri media.
Haris resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua PWI Aceh dengan mendatangi Sekretariat Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Aceh di Banda Aceh, Sabtu (10/10/2026), sekitar pukul 15.00 WIB. Ia mengambil sekaligus menyerahkan berkas pendaftaran.
Kedatangan Haris disambut Sekretaris Steering Committee (SC) Konferprov PWI Aceh, Iranda Novandi, Ketua Organizing Committee (OC) Nazar Ahadi, serta anggota Pokja Verifikasi Calon, Imran Joni. Proses pendaftaran itu turut didampingi tim pemenangan, Sadhali dan Muklis Musa.
Haris yang kini menjabat Wakil Ketua Bidang Kerja Sama PWI Aceh mengatakan, keputusannya kembali maju berangkat dari aspirasi sejumlah anggota, terutama mereka yang mendukungnya pada Konferprov PWI Aceh 2021.
Pada konferensi sebelumnya, Haris memperoleh suara terbanyak kedua. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangannya untuk kembali mengikuti kontestasi dan memperjuangkan aspirasi anggota.
“Saya lebih senang menyebutnya sebagai aspirasi, bukan desakan. Ada sejumlah teman yang menyampaikan aspirasi dan mengajak saya kembali maju. Bagi saya, ini hal yang biasa dalam alam demokrasi,” ujar Haris.
Ia menegaskan, persaingan dalam organisasi profesi harus berlangsung secara dewasa tanpa merusak persaudaraan. Perbedaan pilihan, menurutnya, tidak boleh memecah solidaritas wartawan.
Haris mengaku telah ditempa melalui berbagai organisasi, mulai dari Pramuka hingga PWI. Pengalaman itu mengajarkannya bahwa kemenangan dan kekalahan merupakan bagian dari kompetisi yang harus diterima secara sportif.
Ia juga mengingat kembali kontestasi sebelumnya ketika harus menerima kekalahan tipis dari M. Nasir Nurdin. Meski demikian, Haris menyatakan tetap mendukung kepemimpinan PWI Aceh setelah pemilihan berakhir.
“Kompetisi tetaplah kompetisi. Namun, setelah kompetisi selesai, kita kembali bersatu untuk membesarkan organisasi. Siapa pun yang terpilih, itulah pilihan bersama yang harus kita hormati,” katanya.
Jika mendapat kepercayaan anggota, Haris menegaskan akan memprioritaskan penguatan peran dan fungsi PWI sebagai organisasi profesi wartawan. Menurutnya, organisasi harus hadir menjawab kebutuhan anggota, bukan sekadar menjadi tempat berhimpun.
Fokus tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan kompetensi jurnalistik, serta perjuangan meningkatkan kesejahteraan wartawan.
Haris menilai perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri media. Kondisi tersebut menuntut wartawan terus meningkatkan kemampuan agar tetap profesional, kompetitif, dan mampu menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.
Sebagai penguji nasional Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) LPP RRI, ia memandang pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan profesionalisme anggota.
“PWI harus kembali memperkuat peran dan fungsinya sebagai organisasi profesi. Peningkatan kapasitas SDM anggota harus menjadi perhatian, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi agar wartawan mampu menghadapi disrupsi teknologi,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kompetensi harus berjalan beriringan dengan upaya memperjuangkan kesejahteraan anggota. Dengan demikian, manfaat organisasi dapat dirasakan langsung oleh wartawan dalam menjalankan profesinya.
Selain penguatan profesionalisme, Haris mengusung transformasi kepemimpinan yang berorientasi pada kebutuhan organisasi dan tantangan zaman. Ia menilai transformasi tidak selalu harus dimaknai sebagai pergantian figur, tetapi juga pembaruan pola kerja, penguatan sistem, dan keberlanjutan kaderisasi.
Ia mendorong penerapan kepemimpinan kolektif kolegial yang mengedepankan kebersamaan, pembagian tanggung jawab, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah.
Pola tersebut, menurutnya, penting untuk memperkuat soliditas pengurus sekaligus membuka ruang bagi anggota potensial untuk dipersiapkan menjadi pemimpin berikutnya.
“Transformasi kepemimpinan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita perlu membangun kepemimpinan kolektif kolegial agar organisasi berjalan bersama, sekaligus melatih dan mempersiapkan calon-calon pemimpin berikutnya,” katanya.
Saat ini, Haris menjabat Kepala Stasiun sekaligus penanggung jawab redaksi LPP RRI Meulaboh. Ia juga menjabat Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penjamin Mutu Jurnalisme LPP RRI.
Berbekal pengalaman tersebut, Haris ingin mendorong PWI memperluas kemitraan dengan organisasi profesi pers dan asosiasi perusahaan media. Menurutnya, kolaborasi lintas organisasi dapat memperkuat ekosistem pers, membuka peluang peningkatan kapasitas, dan mendukung kesejahteraan wartawan.
“PWI perlu membangun kemitraan yang inklusif dengan organisasi profesi pers dan berbagai asosiasi perusahaan media. Kolaborasi ini harus bermuara pada peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota,” ungkapnya.
Haris juga berkomitmen menjaga kompetisi tetap sehat. Ia menolak kontestasi yang diwarnai fitnah, penyebaran informasi palsu, maupun praktik pembunuhan karakter terhadap kandidat lain.
Baginya, Konferprov PWI Aceh harus menjadi ruang demokrasi yang bermartabat sekaligus momentum bagi anggota untuk menentukan arah organisasi ke depan.
“Saya ingin berkompetisi secara positif. Kita mencari yang terbaik tanpa melakukan pembunuhan karakter. Siapa pun yang terpilih nantinya harus menjadi pilihan bersama yang kita hormati,” tegasnya.
Ia menyatakan siap bersaing dengan seluruh bakal calon, termasuk petahana M. Nasir Nurdin dan kandidat lainnya. Haris berharap proses pemilihan berlangsung demokratis serta menghasilkan kepemimpinan yang mampu memperkuat profesionalisme, meningkatkan kesejahteraan wartawan, dan menjaga relevansi PWI di tengah perubahan industri media.
Sementara itu, Sekretaris SC Konferprov PWI Aceh, Iranda Novandi, menjelaskan bahwa setiap bakal calon wajib memenuhi persyaratan dukungan awal minimal 10 persen dari total Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 322 orang.
Dengan jumlah tersebut, setiap bakal calon harus mengantongi dukungan minimal 32 orang.
Iranda mengatakan, seluruh dokumen dan dukungan kandidat akan diverifikasi sebelum diserahkan kepada PWI Pusat untuk mendapatkan pengesahan.
Persyaratan administrasi meliputi formulir pendaftaran, pakta integritas, KTP, serta surat keputusan yang membuktikan pengalaman sebagai pengurus organisasi. Ketentuan domisili di Banda Aceh apabila terpilih juga menjadi salah satu persyaratan yang harus diperhatikan.
Panitia turut mengingatkan agar tidak terjadi dukungan ganda, yakni satu pemilih memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal calon. Jika ditemukan dukungan ganda, penanganannya akan mengikuti ketentuan verifikasi yang berlaku.
Bagi kandidat yang belum memenuhi persyaratan dukungan, panitia menyediakan waktu perbaikan selama tiga hari.
Pendaftaran bakal calon Ketua PWI Aceh periode 2026–2031 dijadwalkan berlangsung hingga 24 Oktober 2026.
Discussion about this post