BANDA ACEH — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh memperkuat koordinasi, sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Aceh.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Konsolidasi BBPOM di Banda Aceh dengan stakeholder yang berlangsung di Tropicollo Cafe & Eatery, Beurawe, Banda Aceh, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pelaku UMKM Aceh serta instansi terkait, di antaranya Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Provinsi Aceh, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Utara, Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Cabang Aceh, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.
Kepala BBPOM di Banda Aceh, Riyanto, mengatakan kegiatan konsolidasi tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan program dan memperkuat kerja sama dengan stakeholder dalam mendukung pelaku usaha di Aceh.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memberikan dukungan yang lebih optimal kepada pelaku usaha, terutama dalam pemenuhan persyaratan produk, peningkatan mutu, keamanan serta daya saing.
“Kegiatan konsolidasi ini mengadakan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antara Badan POM dengan stakeholder. Kegiatan ini khusus menekankan program kegiatan lintas sektor untuk mendukung jaminan mutu, keamanan produk sekaligus meningkatkan kualitas sarana kepada pelaku usaha,” ujar Riyanto.
Ia mengatakan pelaku usaha tidak hanya membutuhkan izin edar, tetapi juga perlu mendapatkan dukungan dalam pemenuhan berbagai persyaratan lainnya, seperti sertifikasi halal dan SNI.
Karena itu, BBPOM di Banda Aceh membuka ruang komunikasi dan pendampingan bagi pelaku usaha yang masih menghadapi kendala dalam proses perizinan maupun pemenuhan persyaratan produk.
“Kita akan mendampingi sampai dengan dapat izin dan kita akan kasih gambaran dari A sampai Z dan insyaallah biayanya gratis,” katanya.
Riyanto juga menegaskan bahwa pelayanan kepada pelaku usaha harus dilakukan secara transparan. Petugas BBPOM tidak diperbolehkan menerima pemberian maupun gratifikasi dalam proses pelayanan dan pendampingan.
Selain membantu pemenuhan persyaratan produk, BBPOM juga mendorong pelaku usaha Aceh agar mampu meningkatkan pemasaran dan memperluas jangkauan produknya.
Menurut Riyanto, produk yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki izin edar diharapkan dapat lebih mudah diterima pasar, termasuk oleh jaringan swalayan dan pasar yang lebih luas.
“Ketika ada masalah dengan halal, SNI kita sanding juga. Bahkan ke depan kalau pelaku usaha memang ada kendala di lapangan terkait pemasaran, kita bisa sampaikan ke dinas terkait atau ke pelaku usaha atau swalayan terkait,” ujarnya.
Riyanto menilai penguatan UMKM tidak hanya berdampak terhadap perkembangan usaha, tetapi juga dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian daerah.
Ketika pelaku usaha berkembang, kata dia, kebutuhan terhadap tenaga kerja juga meningkat sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Aceh.
BBPOM juga mendorong agar pelaku usaha Aceh tidak hanya berorientasi pada pasar nasional, tetapi mulai melihat peluang pasar internasional.
“Kita kan dekat dengan negara tetangga dengan Malaysia, Singapura bahkan Sabang itu masuk FTZ yang terintegrasi kawasan bebas. Sebenarnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Aceh dengan dukungan kami, Bea Cukai, dinas terkait sehingga bisa nanti tumbuh pelaku usaha benar-benar kuat yang produknya bisa go internasional,” ujar Riyanto.
Ia berharap melalui sinergi antara BBPOM, pemerintah daerah, instansi terkait dan pelaku usaha, semakin banyak produk UMKM Aceh yang mampu memenuhi standar mutu dan keamanan serta memiliki daya saing yang lebih kuat.
Kegiatan konsolidasi tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelayanan kepada pelaku usaha sekaligus menyusun rencana tindak lanjut dan bentuk kolaborasi lintas sektor.
BBPOM di Banda Aceh berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan membuka komunikasi dengan pelaku usaha sehingga proses pemenuhan persyaratan produk dapat berjalan lebih mudah, transparan dan sesuai ketentuan.
Discussion about this post