MediaNanggroe.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) secara resmi menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun terkait perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022.
Penyerahan uang hasil rampasan negara tersebut dilaksanakan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (22/10/2025), dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Tiga korporasi besar yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Kejagung Pulihkan Kerugian Negara Rp13,2 Triliun
Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menyampaikan bahwa uang pengganti kerugian negara tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara.
“Jumlah totalnya sebesar Rp13,255 triliun. Namun tidak seluruhnya bisa kami hadirkan di tempat ini karena secara fisik jumlahnya sangat besar,” ujar Burhanuddin di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.
Komitmen Kejaksaan Pulihkan Keuangan Negara
Burhanuddin menegaskan bahwa langkah Kejaksaan Agung dalam memulihkan keuangan negara merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga uang rakyat.
“Pemulihan keuangan negara bukan sekadar penegakan hukum, tetapi bagian dari komitmen untuk meningkatkan kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Presiden Prabowo: Apresiasi Kinerja Kejagung
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras jajaran Kejaksaan Agung dalam mengusut dan memulihkan kerugian negara dalam kasus ekspor CPO ini.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para jaksa dalam memulihkan kerugian negara. Ini langkah nyata dalam menegakkan hukum dan menjaga keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo.
Penyerahan uang pengganti ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat tata kelola keuangan negara dan menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di sektor strategis nasional
Discussion about this post