• Beranda
  • Indeks
  • Mobile
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy
  • Redaksi Media Nanggroe
Minggu, 22 November 2026
Media Nanggroe
  • Login
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
Media Nanggroe
No Result
View All Result
Home Nasional

Ahli Hukum UB Kritik RUU KUHAP, Dua Pasal Dinilai Berpotensi Timbulkan Konflik Kewenangan Jaksa-Polisi

redaksi by redaksi
23 Januari 2025
in Nasional
Ahli Hukum UB Kritik RUU KUHAP, Dua Pasal Dinilai Berpotensi Timbulkan Konflik Kewenangan Jaksa-Polisi

MediaNanggroe.com, Malang — Ahli hukum dari Universitas Brawijaya (UB), Dr. Prija Djatmika, mengkritik dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dua pasal tersebut, yakni Pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (11), dinilainya berpotensi memicu konflik kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Prija, Pasal 111 Ayat (2) memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mempertanyakan keabsahan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian. Padahal, menurutnya, kewenangan tersebut seharusnya menjadi ranah eksklusif kepolisian.

“Yang benar, yang boleh mengontrol itu hanya Hakim Komisaris atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Jadi, Pasal 111 Ayat (2) ini lebih baik dihapus saja,” kata Prija, Rabu (22/1/2025).

Sementara itu, Pasal 12 Ayat (11) RUU KUHAP menyebutkan bahwa masyarakat yang melapor ke polisi, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dalam waktu 14 hari, dapat langsung menindaklanjuti laporannya ke kejaksaan. Prija menilai pasal ini merupakan kemunduran karena konsep serupa pernah diterapkan pada masa Hindia Belanda hingga Orde Baru, tetapi kemudian dihapus.

BacaJuga :

PWI Pusat Pastikan Konferprov PWI Aceh Jalan, Nasir Nurdin Tetap Bisa Maju

PWI Pusat Pastikan Konferprov PWI Aceh Jalan, Nasir Nurdin Tetap Bisa Maju

16 November 2026
Dukung Kelancaran Pelunasan Haji 10 Nov-10 Desember 2026, BSI Perkuat Ekosistem Layanan Digital

Dukung Kelancaran Pelunasan Haji 10 Nov-10 Desember 2026, BSI Perkuat Ekosistem Layanan Digital

12 November 2026

“Pasal ini membuka peluang bagi jaksa untuk kembali berperan sebagai penyidik. Ini merusak tatanan distribusi kewenangan yang selama ini sudah diatur dengan baik dalam KUHAP,” ujar dosen Fakultas Hukum UB tersebut.

Prija menjelaskan, jaksa tidak seharusnya menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan, dan sekaligus menangani penuntutan secara mandiri. Menurutnya, kewenangan tersebut hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus khusus seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan tindak pidana korupsi.

“Jika jaksa juga menjadi penyidik, akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian. Penyidik (jaksa) dapat menyidik sendiri sekaligus menuntut, kecuali untuk kasus-kasus luar biasa seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat,” katanya.

Sebagai solusi, Prija mengusulkan agar jaksa wilayah ditempatkan di kantor kepolisian, seperti model kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum bekerja di bawah satu atap.

“Hal ini diperlukan demi efektivitas penanganan perkara hukum, sehingga dapat meminimalkan pengembalian berkas perkara antara polisi dan jaksa. Dengan demikian, perkara yang masuk ke pengadilan sudah dilengkapi bukti yang kuat,” jelasnya.

Namun, Prija menegaskan bahwa pada tahap penyidikan, tugas tersebut tetap menjadi kewenangan kepolisian. Jaksa, menurutnya, hanya berperan dalam mendukung pengumpulan barang bukti agar sinergi antara kedua institusi dapat tercapai.

“Jaksa seharusnya tidak hanya berkoordinasi, tetapi juga bersinergi dalam pengumpulan bukti (collecting evidence) setelah proses penyidikan dilakukan oleh polisi,” tambahnya.

Previous Post

Kepala SMK Negeri 5 Telkom Banda Sambut Baik “Jaksa Masuk Sekolah”, Ciptakan Generasi Paham Hukum

Next Post

Lagi Pj Gubernur Safrizal Verifikasi Rumah Layak Huni , Tidak Ada Agen Ambil Laba

Berita Lainnya

PWI Pusat Pastikan Konferprov PWI Aceh Jalan, Nasir Nurdin Tetap Bisa Maju

PWI Pusat Pastikan Konferprov PWI Aceh Jalan, Nasir Nurdin Tetap Bisa Maju

16 November 2026

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh tetap dilaksanakan pada 20-22 November...

Dukung Kelancaran Pelunasan Haji 10 Nov-10 Desember 2026, BSI Perkuat Ekosistem Layanan Digital

Dukung Kelancaran Pelunasan Haji 10 Nov-10 Desember 2026, BSI Perkuat Ekosistem Layanan Digital

12 November 2026

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat kesiapan jaringan layanan dan infrastruktur digital untuk mendukung kelancaran pelunasan Biaya Perjalanan...

Kejati Aceh, Sumut, dan Riau Jalin Kerja Sama dengan TNI AL, Perkuat Penegakan Hukum di Laut

Kejati Aceh, Sumut, dan Riau Jalin Kerja Sama dengan TNI AL, Perkuat Penegakan Hukum di Laut

16 Oktober 2026

MEDAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Riau menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Tentara Nasional Indonesia...

Load More
Next Post
Lagi Pj Gubernur Safrizal Verifikasi Rumah Layak Huni , Tidak Ada Agen Ambil Laba

Lagi Pj Gubernur Safrizal Verifikasi Rumah Layak Huni , Tidak Ada Agen Ambil Laba

Discussion about this post

BERITA TERKINI

BSI Berangkatkan 50 Pemenang Program Nabung Haji Berhadiah Umrah

BSI Berangkatkan 50 Pemenang Program Nabung Haji Berhadiah Umrah

22 November 2026
PT Solusi Bangun Andalas Perkuat Daya Saing Tukang Bangunan Aceh Lewat Pelatihan dan Sertifikasi

PT Solusi Bangun Andalas Perkuat Daya Saing Tukang Bangunan Aceh Lewat Pelatihan dan Sertifikasi

21 November 2026
Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

20 November 2026
Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

19 November 2026
Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

19 November 2026
  • Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

    Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Lindungi Perempuan, Cegah Kanker Serviks! BBPOM Aceh Gelar Vaksinasi HPV bagi ASN dan Masyarakat Aceh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jaksa Ungkap Fakta Perkara FD-AM, Unsur Jarimah Liwath Belum Terbukti

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Komitmen Kampanyekan Anti Korupsi, Bank Aceh Raih Penghargaan KPK

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Media Nanggroe

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Navigate Site

  • Home
  • Redaksi Media Nanggroe
  • Indeks
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Opini

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In