Mediaananggroe.com — Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, secara terbuka menyatakan keputusasaan atas buruknya penanganan bencana di Aceh. Dalam wawancara di salah satu stasiun televisi swasta nasional pada 19 Desember 2025, ia menegaskan bahwa perintah Presiden Republik Indonesia terkait penanganan bencana tidak berjalan di tingkat pelaksana di lapangan.
Murthalamuddin mengungkapkan, tenda pengungsian yang didirikan oleh BNPB menjelang kunjungan Presiden ke wilayah Aceh Tamiang kini kosong dan tidak dihuni masyarakat. Hal itu terjadi karena tenda-tenda tersebut dibangun tanpa fasilitas dasar yang layak. “Sanitasi tidak ada, air bersih tidak tersedia, sehingga masyarakat memilih tidak tinggal di tenda,” tegasnya.
Ia menjelaskan, akibat ketiadaan fasilitas tersebut, warga terdampak bencana terpaksa kembali ke rumah masing-masing yang rusak atau mendirikan tenda secara mandiri. Dalam kondisi serba terbatas, masyarakat kini bertahan hidup dengan harapan belas kasihan dan bantuan dari pihak lain, terutama lembaga swadaya masyarakat yang dinilai lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi.
Lebih jauh, Murthalamuddin menegaskan bahwa krisis yang terjadi di Aceh saat ini merupakan persoalan kemanusiaan yang mendesak dan tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ia menyerukan agar bantuan kemanusiaan dari mana pun dibuka seluas-luasnya selama dapat dikendalikan dengan baik. “Kami jujur sudah putus asa berharap dari pemerintah pusat,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya dugaan tindakan oknum aparat yang menyita logistik bantuan dengan dalih pengamanan distribusi. Menurutnya, praktik tersebut justru melukai rasa keadilan masyarakat dan memperburuk kepercayaan publik. Murthalamuddin menegaskan bahwa Aceh bukan daerah konflik dan tidak seharusnya penanganan bencana diwarnai dengan tindakan yang menimbulkan kecurigaan dan ketegangan di tengah penderitaan warga.
Discussion about this post