MediaNanggroe.com – Anggota DPRA dari Fraksi Demokrat, Nora Indah Nita. SE, MM, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya tim Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan bencana oleh DPRA sebagai tindak lanjut usulannya dalam sidang paripurna LKPJ Gubernur Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Nora pada Rabu, 8 April 2026, usai rapat perdana tim Satgas yang terdiri dari 30 anggota dari seluruh fraksi di DPRA. Pembentukan tim ini dinilai sebagai langkah konkret dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh.
Menurut Nora, pembentukan Satgas yang diketuai oleh Tgk Anwar merupakan respons cepat terhadap berbagai persoalan di lapangan yang hingga kini belum tertangani secara maksimal.
“Banyak persoalan penanggulangan bencana di Aceh yang membutuhkan perhatian serius. Karena itu, saya sangat mengapresiasi terbentuknya Satgas ini sebagai bentuk komitmen DPRA dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya.
Ia berharap tim Satgas tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi aktif turun langsung ke daerah-daerah terdampak untuk melihat kondisi riil masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dinilai penting, terutama terkait penyaluran bantuan yang belum maksimal.
Nora juga menyoroti sejumlah persoalan krusial yang masih dihadapi masyarakat pascabencana, di antaranya belum tuntasnya pembangunan hunian sementara (huntara), warga yang masih tinggal di tenda, hingga distribusi bantuan yang belum merata.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian, antara lain Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Pidie, dan Pidie Jaya, serta kabupaten/kota lainnya yang terdampak bencana. Ia menegaskan, akses jalan yang masih terputus dan potensi banjir susulan juga harus menjadi fokus penanganan.
“Sudah memasuki bulan kelima pascabencana, namun masih banyak persoalan yang perlu pengawasan dan koordinasi intensif, termasuk dengan pemerintah pusat,” katanya.
Lebih lanjut, Nora menekankan pentingnya pengelolaan dana bencana yang bersumber dari APBA agar tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak bencana tidak hanya pada kerusakan fisik, tetapi juga terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan signifikan.
“Dari tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, kondisi terparah terjadi di Aceh. Karena itu, kami akan mendorong pimpinan pansus untuk segera berkoordinasi ke pusat agar bantuan pemulihan, terutama ekonomi masyarakat, dapat dipercepat. Kita khawatir angka kemiskinan akan meningkat jika tidak segera ditangani,” tutupnya.
Discussion about this post