MediaNanggroe.com – Kejaksaan Negeri Banda Aceh kembali menegaskan perannya sebagai eksekutor putusan pengadilan dengan memusnahkan barang bukti dari puluhan perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Selasa (28/4/2026).
Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejari Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam, dan disaksikan unsur terkait serta awak media. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari 61 perkara yang diputus oleh pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi, dalam kurun November 2025 hingga April 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Suhendri, melalui jajaran menyampaikan bahwa pemusnahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Print-716/L.1.10/BPApa.1/04/2026 tanggal 24 April 2026. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP.
“Ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor, sekaligus memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan barang bukti,” ujar Kepala Seksi Intelijen, Muhammad Kadafi.
Dari total perkara tersebut, kasus narkotika mendominasi dengan 39 perkara. Selain itu, terdapat 15 perkara kamtibum dan tindak pidana umum lainnya, serta 7 perkara terkait orang dan harta benda.
Barang bukti yang dimusnahkan mencakup narkotika jenis sabu seberat 328,95 gram bruto dan ganja 35,54 gram bruto. Selain itu, turut dimusnahkan berbagai alat yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika seperti bong, pipet, pipa kaca, hingga timbangan dan plastik klip.
Tidak hanya itu, aparat juga memusnahkan barang bukti lain seperti telepon genggam, pakaian, tas, hingga alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana lain seperti linggis, tang, dan kunci T.
Proses pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari diblender, dibakar, dirusak, hingga dituangkan ke saluran pembuangan. Seluruh barang bukti dipastikan hancur dan tidak dapat digunakan kembali.
Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, Wahyuddin, menegaskan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan sebagai bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus menjaga integritas penanganan barang bukti.
Langkah ini juga menjadi indikator masih tingginya perkara narkotika yang ditangani di wilayah Banda Aceh, sekaligus menjadi peringatan keras bagi pelaku kejahatan bahwa setiap barang bukti pada akhirnya akan dimusnahkan setelah proses hukum tuntas.
Discussion about this post