MediaNanggroe.com — Pemerintah Aceh secara tegas membantah pernyataan Kepala BPKAD Kota Lhokseumawe terkait keterlambatan pembayaran gaji ASN yang disebut-sebut akibat belum keluarnya SK Gubernur atas hasil evaluasi APBK 2026. Bantahan keras itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Rabu (14/1/2026).
Menurut Muhammad MTA, pernyataan Kepala BPKAD Kota Lhokseumawe tersebut keliru, tidak benar, dan berpotensi menyesatkan opini publik. Ia menegaskan, tidak ada relevansi antara keterlambatan pembayaran gaji ASN dengan belum selesainya SK hasil evaluasi APBK, sepanjang Pemko Lhokseumawe tidak abai terhadap tahapan dan mekanisme yang sudah diatur.
“Faktanya, Pemko Lhokseumawe saat ini sedang menunggu hasil fasilitasi Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang pengeluaran belanja mendahului penetapan APBK 2026, yang mereka ajukan sejak 8 Januari 2026. Ini yang menjadi dasar pencairan gaji, bukan menunggu hasil evaluasi APBK,” tegas MTA.
Ia juga mengungkapkan, Pemerintah Aceh sudah jauh hari mengingatkan Pemko Lhokseumawe agar segera menyiapkan Perwal tersebut, terutama sejak terjadi keterlambatan pengajuan evaluasi APBK 2026, guna menghindari hambatan pembayaran gaji ASN saat memasuki tahun anggaran 2026.
“Perwal itu sekarang sudah selesai difasilitasi dan akan segera disampaikan ke Pemko Lhokseumawe. Inilah dasar hukum pencairan gaji ASN mereka,” ujarnya.
Lebih jauh, Pemerintah Aceh menilai pernyataan Kepala BPKAD Lhokseumawe di salah satu media nasional yang menyebut keterlambatan gaji karena Gubernur belum menandatangani SK hasil evaluasi APBK masuk dalam kategori pembohongan publik. Pernyataan itu dinilai menggiring opini seolah-olah Gubernur sengaja menghambat proses tersebut.
Padahal, kata MTA, hasil evaluasi APBK 2026 Kota Lhokseumawe saat ini masih dalam proses dan sesuai aturan, Pemerintah Aceh memiliki waktu 15 hari kerja sejak dokumen diajukan pada 23 Desember 2025. Dengan demikian, batas waktu penyelesaian evaluasi tersebut baru jatuh pada 19 Januari 2026.
“Jadi tidak ada cerita hasil evaluasi ditahan atau dihambat,” tegasnya.
Sebagai pembanding, MTA menyebutkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh sudah merealisasikan pembayaran gaji ASN. Aceh Selatan sudah memiliki Peraturan Bupati dan tinggal melakukan pembayaran, sementara Kota Lhokseumawe masih menunggu penyelesaian Perwal sebagai dasar pencairan.
Pemerintah Aceh pun mengingatkan pentingnya setiap pejabat publik menyampaikan informasi yang utuh, jujur, dan bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta tidak merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Discussion about this post