MediaNanggroe.com – Kejaksaan Negeri Banda Aceh menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK, dan SLB se-Aceh tahun 2020, Kamis (8/1/2026).
Dalam perkara tersebut, terdapat enam orang tersangka yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), masing-masing berinisial WN, AH, MI, M, I, dan H. Para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan, yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh melalui Kepala Seksi Intelijen Muhammad Kadafi menjelaskan, lima dari enam tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas II B Banda Aceh selama 20 hari, terhitung sejak 8 Januari hingga 27 Januari 2026, dengan didampingi penasihat hukum masing-masing.
Namun demikian, satu tersangka berinisial WN belum dapat dilakukan penahanan. Hal ini disebabkan yang bersangkutan saat ini masih berstatus sebagai anggota DPRK aktif, sehingga penahanan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh atas nama Menteri Dalam Negeri.
Penundaan penahanan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 29 Ayat (3) juncto Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan permohonan izin tertulis kepada Gubernur Aceh sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Sementara itu, terhadap seluruh tersangka, penyidik dan JPU menerapkan sangkaan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Kejaksaan menegaskan proses hukum akan tetap berjalan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Discussion about this post