• Beranda
  • Indeks
  • Mobile
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy
  • Redaksi Media Nanggroe
Minggu, 21 Juni 2026
Media Nanggroe
  • Login
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
Media Nanggroe
No Result
View All Result
Home Nasional

Indonesia Butuh Percepatan Dokter Spesialis untuk Pemerataan Layanan Kesehatan

redaksi by redaksi
7 Februari 2025
in Nasional
Indonesia Butuh Percepatan Dokter Spesialis untuk Pemerataan Layanan Kesehatan

Peserta Didik PPDS Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU)/Foto: Kemenkes

MediaNanggroe.com, Jakarta – Sebanyak 52 peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang baru memulai pendidikan seluruhnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Hal ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan dokter spesialis tersedia dan kembali mengabdi di wilayah asalnya setelah menyelesaikan pendidikan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam acara Orientasi Pusat Peserta Didik PPDS Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) menekankan bahwa kebijakan seleksi peserta PPDS dari daerah ini bertujuan agar mereka dapat kembali mengabdi di tempat asalnya setelah menyelesaikan pendidikan.

“Dengan begitu, masyarakat di berbagai wilayah tidak perlu lagi dirujuk ke kota besar hanya untuk mendapatkan layanan dokter spesialis,” kata Menkes Budi melalui keterangan resminya Jumat (7/2/2025).

Saat ini, Indonesia hanya mampu mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 32.000 dokter spesialis per tahun.

Akibatnya, layanan kesehatan terutama dalam menangani penyakit katastropik seperti stroke, jantung, kanker, dan gagal ginjal, masih belum merata.

“Pemerintah menargetkan dalam beberapa tahun ke depan, seluruh rumah sakit di Indonesia, termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, memiliki tenaga dokter spesialis yang cukup,” kata Menkes Budi.

Dengan sistem ini, katanya diharapkan semakin banyak dokter muda dari daerah yang dapat melanjutkan pendidikan spesialis tanpa terkendala biaya dan dapat kembali berkontribusi bagi masyarakat di wilayahnya.

Sebanyak 52 peserta didik PPDS yang berasal dari berbagai daerah telah memulai pendidikan dalam berbagai bidang, seperti Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Kesehatan Mata, Neurologi, Jantung dan Pembuluh Darah.

Kemudian Ortopedi dan Traumatologi, serta Onkologi. Program ini menjadi langkah awal untuk memastikan layanan kesehatan spesialis semakin merata di seluruh Indonesia.

Kementerian Kesehatan juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan (LPDP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, universitas, serta kolegium atas kerja sama dalam menyukseskan program ini.

Dengan implementasi PPDS berbasis rumah sakit ini, diharapkan sistem kesehatan nasional menjadi lebih adil, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan, pemerintah juga membangun 66 rumah sakit baru di berbagai kabupaten/kota, dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang lebih modern.

Namun, pembangunan infrastruktur ini tidak akan berdampak besar tanpa ketersediaan tenaga medis yang memadai. Menkes Budi menegaskan bahwa masalah utama bukan hanya kekurangan dokter spesialis, tetapi juga distribusi yang tidak merata.

BacaJuga :

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,75 Persen, Rupiah dan Inflasi Jadi Prioritas

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,75 Persen, Rupiah dan Inflasi Jadi Prioritas

19 Juni 2026
BPJS Kesehatan Ungkap Layanan yang Tidak Dijamin JKN

BPJS Kesehatan Ungkap Layanan yang Tidak Dijamin JKN

14 Juni 2026

Oleh karena itu, sistem pendidikan dokter spesialis kini difokuskan untuk lebih berpihak pada kebutuhan daerah dengan mempercepat penempatan dokter spesialis di wilayah-wilayah yang masih kekurangan.

Selain percepatan jumlah dokter spesialis, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan lingkungan pendidikan yang lebih profesional dan berbasis kompetensi.

Pendidikan dokter spesialis di Indonesia akan semakin mengadopsi standar internasional, di mana calon dokter spesialis akan mendapatkan pendampingan langsung dari konsulen tanpa harus terbebani biaya pendidikan yang tinggi.

Previous Post

Dodi Juliardi Bas Buka Perkemahan penggalang dan penegak sekolah IT

Next Post

Aparatur Negara Diimbau Segera Laporkan Harta Kekayaan

Berita Lainnya

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,75 Persen, Rupiah dan Inflasi Jadi Prioritas

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,75 Persen, Rupiah dan Inflasi Jadi Prioritas

19 Juni 2026

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen...

BPJS Kesehatan Ungkap Layanan yang Tidak Dijamin JKN

BPJS Kesehatan Ungkap Layanan yang Tidak Dijamin JKN

14 Juni 2026

Jakarta – BPJS Kesehatan mengingatkan masyarakat bahwa tidak seluruh layanan kesehatan dapat dijamin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain...

Melalui Ultimate Service, BSI Hadir Sebagai Role Model Pelayanan Excellent

BSI Raup Laba Rp2,8 Triliun dalam Empat Bulan, Dana Zakat Diproyeksi Tembus Rp72 Miliar

9 Juni 2026

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI kembali menunjukkan kinerja positif pada awal 2026. Hingga April 2026,...

Load More
Next Post
Aparatur Negara Diimbau Segera Laporkan Harta Kekayaan

Aparatur Negara Diimbau Segera Laporkan Harta Kekayaan

Discussion about this post

BERITA TERKINI

BPK Temukan Rp328 Juta Tagihan Hotel Fiktif di Abdya, Sekwan DPRK Dominasi Temuan

BPK Temukan Rp328 Juta Tagihan Hotel Fiktif di Abdya, Sekwan DPRK Dominasi Temuan

21 Juni 2026
Sekda Aceh: Suara Anak Penting untuk Menentukan Arah Pembangunan Aceh

Sekda Aceh: Suara Anak Penting untuk Menentukan Arah Pembangunan Aceh

20 Juni 2026
BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp513 Juta dan Dana Rp401 Juta Mengendap di Pemko Sabang

BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp513 Juta dan Dana Rp401 Juta Mengendap di Pemko Sabang

20 Juni 2026
WTP Tak Bebas Masalah, BPK Temukan Kelebihan Bayar Proyek Rp276 Juta di Aceh Barat

WTP Tak Bebas Masalah, BPK Temukan Kelebihan Bayar Proyek Rp276 Juta di Aceh Barat

20 Juni 2026
BBPOM Aceh Kawal UMKM Kantongi Izin Edar

BBPOM Aceh Kawal UMKM Kantongi Izin Edar

20 Juni 2026
  • 43,3% APBK Rp1,319 Triliun Kota Banda Aceh 2026 Terserap untuk Belanja Pegawai

    BPK Ungkap Krisis Kas, Utang Pemko Banda Aceh Tembus Rp100,47 Miliar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Modus Palak Wisatawan di Bukit Lamreh Terbongkar, Polisi Ringkus Satu Pelaku, Dua Buron

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Lanjutan RS Regional dr Yuliddin Away Dilelang, Anggaran Capai Rp13,8 Miliar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ribuan PPPK Aceh Diwajibkan Ikut Orientasi, BPSDM Ingatkan SKPA Tak Abaikan Instruksi Gubernur

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Media Nanggroe

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Navigate Site

  • Home
  • Redaksi Media Nanggroe
  • Indeks
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Opini

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In