MediaNanggroe.com, Banda Aceh – Publik Aceh kembali dihebohkan dengan kabar usulan pemerintah Aceh terhadap anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut tahun 2024, menggunakan Dana Otonomi Khusus (DOKA) mencapai 1,2 triliun.
Dari jumlah anggaran 2,4 triliun tersebut, hanya sebesar Rp883.900.000.000 yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tahun 2023. Sementara sisanya Rp1.286.821.580.000, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan dikabarkan telah disetujui oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.
Pengamat Sosial dan Politik yang juga Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Besar, Usman Lamreung, menanggapi terkait usulan pemerintah Aceh anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut tahun 2024, “Rakyat Aceh tidak sepakat bila pemerintah Aceh menggunakan Dana DOKA, haram Dana DOKA digunakan untuk pelaksanaan PON”.
DOKA Aceh hanya tinggal satu persen lagi, maka sudah semestinya diperuntuhkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Aceh, menyelesaikan masalah paling urgensi seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, pendidikan, kesehatan, dan infrastrktur lainnya, kata Usman kepada mediananggroe.com, Rabu 24/9/2023.
Usman Lamreng menambahkan, persiapan PON Aceh-Sumut sepertinya lemah membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat dan lintas sektor terkait, yang mengakibatkan berbagai masalah baik anggaran dan teknis lainnya mengalami hambatan dan kendala, sehingga gema PON Aceh-Sumut tidak membumi di Aceh.
Pemerintah Aceh sangat lambat melakukan konsolidasi lintas sektor terkait, salah satu adalah penentuan lokasi tanah untuk dibangun vanue. Di tambah lagi dengan lemahnya lobi ke pemerintah pusat, sehingga fasilitas olahraga yang awalnya direncanakan untuk dibangun, harus direnovasi, karena anggaran yang diusulkan kepemerintah pusat tidak sepenuhnya disetujui, ungkapnya.
Dulu minta PON di Aceh dengan semangat tinggi, begitu diberikan kepercayaan,eeh Aceh sepertinya belum siap, hingga saat inipun belum beres dengan anggaran, vanue dan fasilitas lainnya, ujar Usman.
Terkesan persiapan PON Aceh lemah dalam segala aspek, masalah anggaran, fasilitas dan belum terkoordinasi dengan baik, seharusnya ada dukungan dari semua elemen masyarakat. Karena mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pelayanan sektor jasa dan parawisata, semestinya harus dipersipakan dan dilibatkan semua lintas sektor, tuturnya.
Karena itu, Usman berharap agar pemerintah Aceh harus mampu menyakinkan pemerintah pusat, agar menambah anggaran pelaksanaan PON melalui APBN, bukan dari dana DOKA. Aceh sedang tidak baik dengan masalah pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat lemah, maka pemerintah Aceh harus serius dan menembpatkan dana DOKA sesuai dengan perintah UUPA, tidak dibenarkan dana DOKA diperuntukkan untuk kepentingan PON, karena pelaksanaan PON sudah ada slot anggaran di APBN, tutup Usman.
Discussion about this post