MediaNanggroe.com – Hingga pertengahan tahun 2025, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan capaian yang belum menggembirakan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang diterima per 18 Juli 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh Selatan baru mencapai 35,09 persen atau sebesar Rp513,65 miliar dari total pagu sebesar Rp1,46 triliun.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah lambannya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat. Dari total pagu transfer pusat sebesar Rp1,179 triliun, yang terealisasi baru Rp417,82 miliar atau 35,43 persen. Padahal, dana transfer pusat merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah dan sangat krusial untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Belanja Modal Sangat Rendah
Sorotan tajam tertuju pada sektor belanja modal yang merupakan belanja untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah. Dari total anggaran belanja modal sebesar Rp158,17 miliar, realisasi hingga Juli hanya sebesar Rp570 juta atau 0,36 persen. Angka ini menunjukkan nyaris tidak adanya progres fisik yang signifikan dalam pembangunan aset baru atau pengadaan sarana-prasarana publik.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada melambatnya pembangunan daerah dan pelayanan publik, terutama dalam sektor infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
Belanja Pegawai Menyerap Hampir Setengah APBD
Sementara itu, porsi belanja pegawai mencapai Rp570,33 miliar atau sekitar 38,5 persen dari total belanja daerah. Hingga Juli 2025, realisasinya telah mencapai Rp197,21 miliar atau 34,58 persen. Artinya, hampir setengah dari belanja daerah difokuskan pada gaji dan tunjangan aparatur, meninggalkan ruang fiskal yang sangat terbatas untuk kegiatan pembangunan.
Rendahnya Pendapatan Daerah
Dari sisi pendapatan, total penerimaan daerah baru terealisasi sebesar 35,09 persen dari target Rp1,46 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat realisasi 34,21 persen, sementara pendapatan dari pajak daerah masih sangat rendah, yakni hanya 18,43 persen atau 8,94 miliar dari target Rp48,51 miliar.
Meskipun terdapat komponen pendapatan yang terealisasi cukup tinggi, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (99,83 persen), namun hal ini belum mampu mengangkat keseluruhan kinerja PAD secara signifikan.
Belanja Sosial dan Hibah Juga Rendah
Belanja bantuan sosial dan hibah juga menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Dari total anggaran hibah sebesar Rp66,67 miliar, baru terealisasi Rp3,51 miliar (5,26 persen), sementara bantuan sosial baru terealisasi sebesar 18,67 persen dari pagu Rp7,21 miliar.
Discussion about this post