• Beranda
  • Indeks
  • Mobile
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy
  • Redaksi Media Nanggroe
Minggu, 22 November 2026
Media Nanggroe
  • Login
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
Media Nanggroe
No Result
View All Result
Home Aceh

DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun Rencana Induk Pembagunan Kepariwisataan Aceh

lasdianto by lasdianto
29 September 2021
in Aceh
DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun Rencana Induk Pembagunan Kepariwisataan Aceh

Foto Mc Aceh

MediaNanggroe.com, Banda Aceh – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDPU) terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Aceh Tahun 2022-2037, di ruang rapat utama Gedung DPRA , Selasa (28/9/2021).

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Aceh berwenang menyusun dan menetapkan qanun Aceh tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Aceh Tahun 2022 – 2037.

“Rencana induk pembangunan kepariwisataan Aceh, memuat prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, serta indikasi program dan kegiatan yang menjadi acuan nantinya, juga mengatur pembagian peran para pemangku kepentingan agar dapat menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan kepariwisataan aceh,” ujar Wakil Ketua DPRA Dalimi saat membuka rapat.

Untuk itu, Dalimi mengatakan setiap masukan dan saran yang disampaikan bertujuan sebagai penguatan dan penyempurnaan substansi rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Aceh tahun 2022-2037 ini, sebagai mana yang diamanahkan dalam ketentuan pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan juga pasal 22 Qanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan qanun, yang antara lain menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (rdpu), sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

BacaJuga :

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

20 November 2026
Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

19 November 2026

Ia melanjutkan Pemerintah Indonesia terus mendorong pembangunan kepariwisataan sebagai prioritas pembangunan nasional.  Hal ini dilakukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, serta menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. kepariwisataan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan, lanjutnya, harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. hal ini telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, dimana pada pasal 8 menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi.

Oleh karenanya rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi menjadi pedoman utama untuk membangun keterpaduan langkah berbagai sektor dan juga antarwilayah kabupaten/kota dalam mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan  Dan Anggota Komisi Iv Dpr Aceh, Tim Asistensi Pemerintah Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham  Provinsi Aceh, Rektor Universitas Syiah Kuala (Usk), Rektor Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh, Rektor Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, Ketua Mpu Aceh dan Kadin Aceh.(mc-aceh)

Previous Post

Dyah Menyaksikan Penutupan Rakor BKMT se-Aceh Tahun 2021

Next Post

Sekda Aceh : Pengelolaan Keuangan Daerah harus Berorientasi Kepentingan Publik

Berita Lainnya

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

20 November 2026

BANDA ACEH – Polemik status tanah Blang Padang memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengembalian lahan bersejarah tersebut...

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

19 November 2026

BANDA ACEH – Nasir Nurdin memperoleh nomor urut 2 dalam penarikan nomor urut bakal calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)...

Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

19 November 2026

Aceh Jaya – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan...

Load More
Next Post
Sekda Aceh : Pengelolaan Keuangan Daerah harus Berorientasi Kepentingan Publik

Sekda Aceh : Pengelolaan Keuangan Daerah harus Berorientasi Kepentingan Publik

Discussion about this post

BERITA TERKINI

BSI Berangkatkan 50 Pemenang Program Nabung Haji Berhadiah Umrah

BSI Berangkatkan 50 Pemenang Program Nabung Haji Berhadiah Umrah

22 November 2026
PT Solusi Bangun Andalas Perkuat Daya Saing Tukang Bangunan Aceh Lewat Pelatihan dan Sertifikasi

PT Solusi Bangun Andalas Perkuat Daya Saing Tukang Bangunan Aceh Lewat Pelatihan dan Sertifikasi

21 November 2026
Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

20 November 2026
Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

19 November 2026
Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

19 November 2026
  • Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

    Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hadapi PSPS Pekanbaru, Seluruh Pemain Persiraja Komitmen Berjuang Maksimal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dituding Lindungi Mantan Kepala Inspektorat, Illiza: FD Sudah Dipecat!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jaksa Ungkap Fakta Perkara FD-AM, Unsur Jarimah Liwath Belum Terbukti

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Media Nanggroe

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Navigate Site

  • Home
  • Redaksi Media Nanggroe
  • Indeks
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Opini

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In