MediaNanggroe.com – Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama Manajemen BPKS menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bulanan sesuai Surat Ketua Dewas BPKS Nomor 515/DP-BPKS/28/2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Penjadwalan Ulang Agenda Rapat Rutin.
Rapat yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh Ketua Dewas BPKS Mawardi Ismail, anggota Dewas Nurlaili, Muhammad Afifuddin Ihsan, serta Muhammad Iqbal dan Munawarliza Zainal melalui zoom, serta Sekretaris Dewas Danil Akbar Taqwaddin.
Dari jajaran manajemen BPKS turut hadir Iskandar Zulkarnaen (Kepala), T. Hendra Budiansyah (Wakil Kepala), Fajran Zain (Deputi Umum), Jeliteng Pribadi (Deputi Komersial dan Investasi), Azwar Husein (Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang), Ridha Amri (Deputi Pengawasan), Teuku Ardiansyah (Kepala Biro PSI), Bustami Usman (Kepala Biro Keuangan), serta R. Maulana N. Wicaksana (Kepala Biro Umum dan Humas/KPA) via zoom, dan Ferianda (Staf Biro PSI).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, memaparkan sejumlah perkembangan strategis. Salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra) BPKS 2025–2029 yang saat ini menunggu pengesahan dari Direktorat Pembangunan Indonesia Barat-Bappenas.
“Hasil koordinasi strategis yang difasilitasi Sekda Aceh pada 25 Agustus 2025 menekankan penguatan Dewan Nasional KPBPB Sabang, penuntasan aset eks PT Pelindo, serta aset milik Dishub Aceh di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan,” ujar Iskandar Zulkarnaen dalam rapat yang berlangsung di ruang pimpinan Kantor Pusat BPKS, Sabang.
Lebih lanjut, Iskandar juga menjelaskan komunikasi BPKS dengan BNPP terkait program perbatasan serta rencana pembahasan blokir anggaran TA 2025 dengan Kementerian Keuangan, yang sebelumnya telah dikonsultasikan kepada Komisi XI DPR RI.
Selain itu, turut dibahas tindak lanjut kerja sama konektivitas Aceh–Andaman pasca pertemuan Duta Besar India dengan Gubernur Aceh. Agenda ini merupakan bagian dari komitmen Shared Vision of India–Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific yang ditandatangani di Jakarta pada 30 Mei 2018. Iskandar juga memaparkan rencana investasi KKKS Hulu Migas (Mubadala Energy) di Pelabuhan Sabang.
Ketua Dewas BPKS, Mawardi Ismail, menegaskan bahwa rapat koordinasi Dewas dan Manajemen BPKS merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara bergilir. Pada kesempatan ini, Dewas menyampaikan sejumlah catatan penting.
“Perhatian perlu diberikan pada belanja pegawai yang masih tercampur dengan belanja modal. Trend peningkatan PNBP yang positif harus terus diperkuat melalui langkah-langkah konkret,” tegas Mawardi.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian mekanisme pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang perizinan maupun non-perizinan. “Tata kelola aset BPKS harus diperkuat, termasuk penuntasan rancangan SOTK baru mengingat struktur organisasi yang digunakan saat ini masih mengacu pada tahun 2014,” tambahnya.
Selain Mawardi, sejumlah anggota Dewas juga menyampaikan pandangan. Muhammad Iqbal mengungkapkan keprihatinan atas dinamika internal manajemen yang dinilainya berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap BPKS.
Sementara itu, Muhammad Afifuddin Ihsan mengingatkan adanya risiko penurunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), meski pada Agustus 2025 masih menunjukkan capaian positif sebesar 95%.
Adapun Munawar Liza Zainal dan Nurlaili memberikan masukan mengenai aspek pengelolaan kawasan, khususnya terkait peningkatan kebersihan, ketertiban, serta fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang.
Menutup rapat, Dewas dan Manajemen BPKS menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kinerja, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan Sabang agar lebih produktif, akuntabel, dan berdaya saing global.
Discussion about this post