Aceh Barat – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendorong transformasi pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran BBPOM Aceh dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Aceh Barat di Aula MPP Kabupaten Aceh Barat, Rabu (19/08/2026).
Rapat ini menjadi forum evaluasi terhadap kualitas layanan sekaligus memperkuat koordinasi 21 unsur instansi dan lembaga yang tergabung dalam MPP. Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Kurdi, dan dibuka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat, Ifan Murdani.
Sejumlah instansi yang hadir antara lain Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Pengadilan Negeri Meulaboh, Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, Imigrasi, Kementerian Agama, Pertanahan, KPP Pratama, Samsat, BBPOM Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, BPKD, Dinas PUPR, DLH, PDAM, Baitul Mal, DPMPTSP, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Kurdi, menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh berhenti pada perubahan sistem pelayanan dari manual menjadi elektronik. Digitalisasi harus benar-benar berdampak terhadap kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah.
“Transformasi digital bukan sekadar memindahkan layanan manual ke dalam sistem elektronik, tetapi bagaimana teknologi benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah,” ujar Kurdi.
Kurdi juga mendorong agar digitalisasi dibarengi dengan integrasi sistem, peningkatan kompetensi petugas, optimalisasi teknologi informasi, serta penyederhanaan proses bisnis. Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan publik semakin cepat, mudah, transparan dan nyaman bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Ifan Murdani, menyampaikan pentingnya koordinasi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh layanan yang tersedia di MPP berjalan optimal serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut turut membahas capaian pelayanan, berbagai kendala yang masih dihadapi, kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana, serta langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan di MPP Kabupaten Aceh Barat.
Kehadiran BBPOM Aceh dalam MPP menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam memberikan akses informasi dan layanan kepada masyarakat terkait pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan tersebut sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah tanpa harus mengandalkan mekanisme pelayanan yang terpisah-pisah.
Dengan sinergi 21 unsur penyelenggara pelayanan publik, MPP Kabupaten Aceh Barat didorong menjadi pusat layanan yang terintegrasi, cepat, mudah, transparan, akuntabel, inklusif dan berbasis digital.
Penguatan kolaborasi antarlembaga menjadi kunci agar transformasi pelayanan publik tidak berhenti pada konsep dan sistem, tetapi benar-benar menghasilkan pelayanan yang lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh Barat.
Discussion about this post