MediaNanggroe.com — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, Kamis (12/2/2026), di Aula BBPOM Banda Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring melalui platform Zoom, sebagai bentuk keterbukaan dan partisipasi publik dalam peningkatan kualitas pelayanan.
Forum Konsultasi Publik tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala BBPOM di Banda Aceh, Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. Dalam sambutannya, Riyanto menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan serta evaluasi standar pelayanan publik agar layanan yang diberikan semakin transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Riyanto, pelaksanaan FKP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2017, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan standar pelayanan.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang dialog antara BBPOM Aceh dan masyarakat untuk menyempurnakan standar pelayanan publik agar semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan kami,” ujar Riyanto.
Pada kesempatan tersebut, Riyanto juga menyampaikan capaian BBPOM Aceh yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB. Prestasi ini, kata dia, menjadi bukti komitmen BBPOM Aceh dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, bersih, dan berintegritas.
Saat ini, BBPOM Aceh menyelenggarakan sembilan jenis layanan utama, meliputi perizinan impor dan ekspor obat dan makanan, sertifikasi distribusi dan produksi, pengujian laboratorium, hingga layanan konsultasi serta informasi obat dan makanan. Seluruh layanan tersebut juga diarahkan untuk mendukung penguatan UMKM serta meningkatkan daya saing produk lokal Aceh agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Riyanto turut mengimbau masyarakat untuk mewaspadai oknum yang mengatasnamakan BPOM dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan BBPOM Aceh dilaksanakan secara transparan dan bebas dari pungutan liar.
Forum Konsultasi Publik ini diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada UMKM terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi dalam menjamin keamanan obat dan makanan di Aceh.
Discussion about this post