MediaNanggroe.com – Menjelang triwulan terakhir 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh Selatan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 14 September 2025 mencatat, dari total belanja daerah Rp1,47 triliun, realisasi baru Rp634,89 miliar atau 42,90 persen.
Dengan sisa waktu efektif hanya beberapa bulan sebelum tutup tahun, capaian ini dinilai lemah dan berpotensi menimbulkan sisa anggaran (Silpa).
Belanja pegawai menjadi satu-satunya pos yang relatif aman, sudah menembus Rp310,04 miliar dari pagu Rp570,33 miliar atau 54,36 persen. Namun, belanja publik yang berdampak langsung pada pembangunan justru berjalan sangat lambat. Belanja barang dan jasa hanya terealisasi Rp155,08 miliar atau 39,47 persen, sementara belanja modal yang seharusnya menopang infrastruktur dan fasilitas masyarakat hanya tercatat Rp5,20 miliar dari pagu Rp158,17 miliar, atau baru 3,29 persen.
Di sisi pendapatan, serapan juga belum menggembirakan. Dari target Rp1,46 triliun, realisasi baru Rp671,22 miliar atau 45,86 persen. Sumber terbesar dari transfer pemerintah pusat senilai Rp1,17 triliun baru tercapai 45,14 persen, sedangkan PAD yang ditargetkan Rp231,41 miliar terealisasi Rp110,35 miliar (47,69 persen).
Minimnya progres belanja modal dan barang/jasa dinilai mengancam kelancaran pembangunan di Aceh Selatan. Padahal, anggaran efektif yang tersisa hanya tinggal hitungan bulan. Jika tidak ada langkah percepatan, maka berbagai program pembangunan terancam mangkrak, sementara anggaran kembali menumpuk sebagai Silpa.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang kinerja birokrasi daerah dalam mengelola APBD. Masyarakat menanti aksi nyata pemerintah daerah agar sisa tahun 2025 tidak berakhir hanya dengan laporan keuangan tanpa dampak berarti di lapangan.
Discussion about this post