BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi menyurati Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Surat tersebut berisi empat poin penting yang dinilai Pemerintah Aceh perlu mendapat perhatian pemerintah pusat agar pengelolaan migas di Blok Andaman memberikan manfaat lebih besar bagi Aceh dan kepentingan nasional.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, membenarkan bahwa surat tersebut telah dikirim kepada Presiden dan saat ini Pemerintah Aceh menunggu respons dari pemerintah pusat.
“Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respon Pemerintah Pusat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (6/7/2026).
Surat Gubernur Aceh bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 dengan perihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja South Andaman diketahui telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026.
Menurut Nurlis, surat tersebut merupakan respons Pemerintah Aceh terhadap persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman yang sebelumnya diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Melalui surat Nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 tertanggal 9 Maret 2026 kepada SKK Migas, Menteri ESDM menyetujui skema pengolahan gas mentah menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) yang ditempatkan di laut.
Keputusan tersebut kemudian mendorong Gubernur Mualem meminta tim Pemerintah Aceh melakukan kajian mendalam terhadap dokumen PoD I Lapangan Tangkulo. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, pada 25 Juni 2026 dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pakar migas, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Dari hasil rapat inilah yang menjadi inti surat gubernur,” ujar Nurlis.
Empat Poin Permintaan Aceh
Nurlis menjelaskan, poin pertama yang disampaikan Mualem kepada Presiden adalah terkait skema bagi hasil migas yang dinilai masih terlalu kecil untuk pemerintah daerah.
Pemerintah Aceh menilai besaran split yang tercantum dalam PoD I, yakni 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak, perlu ditinjau kembali agar lebih rasional dan sejalan dengan kepentingan nasional maupun daerah penghasil.
Poin kedua, Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan gas mentah dilakukan di darat (onshore) melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Menurut Pemerintah Aceh, kawasan tersebut telah memiliki infrastruktur migas yang memadai dari bekas fasilitas PT Arun NGL sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung hilirisasi industri energi.
Selain itu, KEK Arun juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Poin ketiga, Gubernur Mualem meminta Presiden Prabowo mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau dan merevisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja South Andaman yang telah diberikan sebelumnya.
Sedangkan poin keempat, Pemerintah Aceh meminta adanya alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh guna mendukung kebutuhan energi dan pengembangan industri di daerah.
Potensi Besar Blok Andaman
Nurlis menjelaskan kawasan Andaman saat ini menjadi salah satu wilayah eksplorasi migas paling menjanjikan di Indonesia. Setidaknya terdapat enam blok migas utama di kawasan tersebut, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.
Khusus Lapangan Gas Tangkulo di South Andaman, produksi gas diproyeksikan mencapai sekitar 300 MMSCFD. Dari jumlah itu, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN.
Menurut Pemerintah Aceh, sisa kapasitas produksi tersebut berpotensi menjadi motor penggerak tumbuhnya berbagai industri hilir apabila pengolahannya dilakukan di Aceh.
Selain menghasilkan gas bumi, Lapangan South Andaman juga diperkirakan memproduksi sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Produk tersebut dapat diolah menjadi berbagai turunan bernilai tinggi seperti nafta, kerosin, dan gasoline yang dibutuhkan industri petrokimia maupun sektor energi.
“Kondensat akan menjadi penggerak lahirnya kilang atau refinery. Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi,” kata Nurlis.
Pemerintah Aceh berharap pengelolaan migas Andaman tidak hanya berorientasi pada produksi dan penjualan energi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian Aceh dalam jangka panjang.
Discussion about this post