MediaNanggroe.com – Dalam kurun satu tahun terakhir, arah kebijakan pangan nasional yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan hasil nyata di lapangan.
Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada 10 Oktober 2025 mencatat, 77 persen publik meyakini kebijakan kenaikan harga gabah mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Melalui regulasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, bersama lembaga terkait, untuk menjalankan program strategis penguatan pangan nasional.
Pemerintah kemudian menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, dengan target pengadaan 3 juta ton beras dalam negeri guna memperkuat cadangan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian positif sektor pangan selama setahun terakhir merupakan hasil kerja nyata dan sinergi seluruh pihak — mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga petani di lapangan.
“Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau dan berkualitas,” ujar Amran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Keberhasilan kebijakan tersebut juga terlihat dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, mencapai 124,36, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai di atas 100 menandakan pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya — menandakan kesejahteraan petani meningkat signifikan.
Pencapaian ini menegaskan komitmen Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional dan keberpihakan nyata terhadap petani Indonesia, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Selain itu, survei Litbang Kompas juga menunjukkan 83 persen responden menilai beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang disalurkan pemerintah terjangkau dan berkualitas, sementara 61,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.
Data tersebut menjadi indikator kuat bahwa kebijakan pangan Kementerian Pertanian telah mendapat kepercayaan publik tinggi dan memberikan manfaat langsung bagi petani serta masyarakat luas.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan turut memberikan apresiasi atas capaian sektor pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
“Langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan arah yang tepat. Masyarakat, terutama petani, mulai merasakan hasilnya,” ujar Yohan, Rabu (15/10/2025).
Ia menilai kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga gabah, menjaga stabilitas pasokan beras, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga merupakan bentuk nyata keberpihakan terhadap petani.
“Capaian ini membuktikan bahwa kebijakan pangan pemerintah tidak hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yohan mendorong agar Kementan terus melanjutkan kebijakan pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada petani.
“Fokus utamanya tetap pada tiga hal: meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan menjamin ketersediaan beras terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya
Discussion about this post