MediaNanggroe.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengungkap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan belanja pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2024. Sebagaimana tertulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 24.A/LHP/XVIII.BAC/06/2025 tanggal 19 Juni 2025, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp535.798.500,00 yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam LHP BPK tersebut disebutkan, belanja pemeliharaan kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah (Setdakab) dan Sekretariat DPRK Aceh Selatan menjadi fokus pemeriksaan karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara pengeluaran anggaran dan kondisi fisik kendaraan. Dari total anggaran sebesar Rp7,7 miliar, terdapat alokasi untuk pemeliharaan kendaraan dinas perorangan sebesar Rp2,55 miliar dengan realisasi mencapai Rp2,32 miliar atau 90,94%, yang kemudian diketahui mengandung unsur kelebihan pembayaran.
Sebagaimana dijelaskan dalam LHP BPK, pada Sekretariat Daerah ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp454.537.000,00. Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, fisik kendaraan, serta konfirmasi kepada supir dan pihak bengkel RMS menunjukkan penggantian suku cadang dalam jumlah yang tidak wajar, seperti penggantian ban hingga 27 buah, penggantian oli dan filter hingga 13 kali, serta baterai hingga 6 buah dalam setahun untuk satu kendaraan dinas.
Ditulis dalam laporan BPK, kondisi kendaraan yang diperiksa justru menunjukkan sebaliknya. Banyak kendaraan dinas yang dilaporkan sudah rusak berat, tidak digunakan sepanjang tahun 2024, atau bahkan sedang dipinjamkan ke instansi vertikal, sehingga pemeliharaannya seharusnya tidak menjadi beban APBK. Bahkan, ditemukan mobil dengan kunci rusak atau aki lemah yang tidak pernah digunakan, namun tetap dicantumkan sebagai objek pemeliharaan berkala.
Lebih jauh lagi, BPK mencatat dalam laporannya, adanya manipulasi kuitansi pembayaran. Pemilik Bengkel RMS mengaku hanya menyerahkan kuitansi tulisan tangan, tetapi kemudian bendahara Setdakab mengubah dan membuat kuitansi baru yang diketik dengan jumlah barang yang ditambahkan. Kuitansi tersebut tetap ditandatangani dan distempel oleh pihak bengkel tanpa dilakukan verifikasi ulang, dan pemilik bengkel hanya mengambil dana sesuai biaya pemeliharaan yang benar-benar terjadi.
Dalam LHP BPK juga diungkapkan, Bendahara Pengeluaran Setdakab mengakui bahwa ia sendiri yang memanipulasi seluruh dokumen pertanggungjawaban. PPTK dan PPK menyatakan tidak mengetahui adanya penyimpangan tersebut dan juga tidak pernah melakukan pengecekan langsung terhadap barang-barang pemeliharaan di kendaraan dinas.
Masih dalam laporan yang sama, praktik serupa juga ditemukan di Sekretariat DPRK Aceh Selatan dengan nilai kelebihan bayar sebesar Rp81.261.500,00. Pemeriksaan menunjukkan bahwa penggantian suku cadang seperti ban, wiper, oli, dan baterai dilakukan berulang kali dalam satu tahun untuk kendaraan yang sama, padahal berdasarkan keterangan sopir dan bukti fisik, penggantian hanya dilakukan satu kali atau bahkan tidak pernah dilakukan.
Sebagaimana tercantum dalam LHP BPK, pemilik Bengkel SD menyatakan bahwa ia hanya menerima dokumen pertanggungjawaban yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah dan langsung menandatanganinya tanpa memverifikasi isinya. PPTK juga mengaku tidak melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan secara langsung dan hanya mengandalkan kuitansi yang dikumpulkan dari para pengguna kendaraan dinas.
Dalam laporan BPK disebutkan pula, bahwa seluruh kelebihan pembayaran tersebut telah dikembalikan ke kas daerah. Setdakab melakukan penyetoran sebesar Rp454.537.000 pada 2 Juni 2025 dengan slip setoran nomor 9975500031, sementara Sekretariat DPRK menyetor Rp81.261.500 pada 13 Juni 2025 dengan slip setoran nomor 9975500027.
Sebagaimana diuraikan dalam LHP BPK, kondisi ini melanggar beberapa regulasi keuangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023, yang mewajibkan pengeluaran anggaran dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang sah.
Dalam kesimpulannya, BPK menegaskan, bahwa pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai berpotensi menghambat operasional dan mengakibatkan lebih sajinya realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp535.798.500 dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRK, kelalaian PPTK dalam verifikasi dokumen, serta manipulasi yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan dalam laporannya, agar Bupati Aceh Selatan memerintahkan Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRK untuk meningkatkan pengawasan anggaran serta menginstruksikan PPTK agar lebih cermat dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban, khususnya dalam hal belanja pemeliharaan kendaraan dinas perorangan.
Discussion about this post