• Beranda
  • Indeks
  • Mobile
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy
  • Redaksi Media Nanggroe
Jumat, 20 November 2026
Media Nanggroe
  • Login
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
Media Nanggroe
No Result
View All Result
Home Nasional

Dukcapil Buka Suara: Isu Kebocoran Data Wajib Dibuktikan, Audit 2023 Tak Temukan Pelanggaran

lasdianto by lasdianto
3 Juli 2026
in Nasional
Dukcapil Buka Suara: Isu Kebocoran Data Wajib Dibuktikan, Audit 2023 Tak Temukan Pelanggaran

foto Ilustrasi AI

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa setiap isu kebocoran data kependudukan tidak boleh disimpulkan secara sepihak dan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan serta audit menyeluruh.

Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa isu dugaan kebocoran data kependudukan yang sempat mencuat pada 2023 telah ditindaklanjuti dengan pelaporan dan audit bersama sejumlah pihak terkait. Hasil pemeriksaan tersebut, menurutnya, tidak menemukan adanya kebocoran maupun anomali pada sistem pemadanan data kependudukan.

“Ketika muncul isu kebocoran data kependudukan pada 2023, kami tidak langsung menyatakan tidak ada kebocoran. Kami melaporkan dan melakukan audit bersama pihak terkait untuk memastikan kebenarannya. Hasilnya, tidak ditemukan kebocoran maupun anomali dalam pemadanan data kependudukan,” ujar Teguh, Jumat (3/7/2026).

Pernyataan itu sekaligus menjadi respons terhadap berbagai kekhawatiran publik terkait keamanan data pribadi yang belakangan kembali menjadi sorotan. Teguh menegaskan, kebocoran data tidak selalu berasal dari sistem pengelola data, melainkan juga dapat terjadi pada lembaga pengguna maupun akibat kelalaian masyarakat dalam menjaga informasi pribadinya.

BacaJuga :

PWI Pusat Pastikan Konferprov PWI Aceh Jalan, Nasir Nurdin Tetap Bisa Maju

PWI Pusat Pastikan Konferprov PWI Aceh Jalan, Nasir Nurdin Tetap Bisa Maju

16 November 2026
Dukung Kelancaran Pelunasan Haji 10 Nov-10 Desember 2026, BSI Perkuat Ekosistem Layanan Digital

Dukung Kelancaran Pelunasan Haji 10 Nov-10 Desember 2026, BSI Perkuat Ekosistem Layanan Digital

12 November 2026

Menurutnya, Dukcapil telah menerapkan berbagai standar keamanan, termasuk kerja sama dengan lembaga pengguna data dan penerapan standar internasional ISO 27001. Namun, kewenangan Dukcapil terhadap lembaga pengguna data hanya sebatas pengelolaan akses.

“Jika terdapat pelanggaran, Dukcapil dapat menonaktifkan akses data. Sementara sanksi perdata atau pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bukan menjadi kewenangan Dukcapil,” jelasnya.

Teguh juga menyoroti masih maraknya masyarakat yang mengunggah foto KTP elektronik ke media sosial maupun internet. Praktik tersebut dinilai berisiko tinggi karena dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk penyalahgunaan data.

Selain itu, ia meminta lembaga dan perusahaan menghentikan praktik verifikasi pelanggan dengan swafoto sambil memegang KTP elektronik. Menurutnya, metode tersebut justru berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan identitas dan perlu digantikan dengan sistem verifikasi yang lebih aman.

Dukcapil saat ini terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital, patroli siber Polri, serta berbagai pakar teknologi informasi guna memperkuat sistem perlindungan data kependudukan nasional.

“Keamanan data menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat perlu menjaga data pribadinya, sedangkan lembaga pengguna harus menerapkan persyaratan dan sistem yang aman,” tegas Teguh.

Previous Post

BBPOM Aceh Percepat Pembentukan UPT di Aceh Timur, Penilaian Aset Resmi Dimulai

Next Post

BPK Sorot Lembur Rp11,9 Miliar di Aceh, Pegawai Cuti Tetap Dibayar

Berita Lainnya

PWI Pusat Pastikan Konferprov PWI Aceh Jalan, Nasir Nurdin Tetap Bisa Maju

PWI Pusat Pastikan Konferprov PWI Aceh Jalan, Nasir Nurdin Tetap Bisa Maju

16 November 2026

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh tetap dilaksanakan pada 20-22 November...

Dukung Kelancaran Pelunasan Haji 10 Nov-10 Desember 2026, BSI Perkuat Ekosistem Layanan Digital

Dukung Kelancaran Pelunasan Haji 10 Nov-10 Desember 2026, BSI Perkuat Ekosistem Layanan Digital

12 November 2026

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat kesiapan jaringan layanan dan infrastruktur digital untuk mendukung kelancaran pelunasan Biaya Perjalanan...

Kejati Aceh, Sumut, dan Riau Jalin Kerja Sama dengan TNI AL, Perkuat Penegakan Hukum di Laut

Kejati Aceh, Sumut, dan Riau Jalin Kerja Sama dengan TNI AL, Perkuat Penegakan Hukum di Laut

16 Oktober 2026

MEDAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Riau menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Tentara Nasional Indonesia...

Load More
Next Post
BPK Sorot Lembur Rp11,9 Miliar di Aceh, Pegawai Cuti Tetap Dibayar

BPK Sorot Lembur Rp11,9 Miliar di Aceh, Pegawai Cuti Tetap Dibayar

Discussion about this post

BERITA TERKINI

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

19 November 2026
Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

19 November 2026
Transaksi QRIS Pasar dan Soundbox BSI Tumbuh 237%, BSI Gelar Gebyar Gemilang Pasar 2026

Transaksi QRIS Pasar dan Soundbox BSI Tumbuh 237%, BSI Gelar Gebyar Gemilang Pasar 2026

19 November 2026
Ketua DPRK Nagan Raya Tolak Pemeriksaan BKD yang Dinilai Tidak Adil, Minta Paripurna Ditunda

Ketua DPRK Nagan Raya Tolak Pemeriksaan BKD yang Dinilai Tidak Adil, Minta Paripurna Ditunda

19 November 2026
Lindungi Perempuan, Cegah Kanker Serviks! BBPOM Aceh Gelar Vaksinasi HPV bagi ASN dan Masyarakat Aceh

Lindungi Perempuan, Cegah Kanker Serviks! BBPOM Aceh Gelar Vaksinasi HPV bagi ASN dan Masyarakat Aceh

18 November 2026
  • Komitmen Kampanyekan Anti Korupsi, Bank Aceh Raih Penghargaan KPK

    Komitmen Kampanyekan Anti Korupsi, Bank Aceh Raih Penghargaan KPK

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hadapi PSPS Pekanbaru, Seluruh Pemain Persiraja Komitmen Berjuang Maksimal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aceh Raih Emas di Ajang Senam Jantung Sehat di Lombok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BI Aceh Ajak Jurnalis Perkuat Optimisme Ekonomi dan Edukasi Publik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Media Nanggroe

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Navigate Site

  • Home
  • Redaksi Media Nanggroe
  • Indeks
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Opini

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In