MediaNanggroe.com – Dalam rangka menjaring aspirasi dan informasi mengenai pelaksanaan berbagai program khususnya Program Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Aceh, Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Banda Aceh dengan melakukan pertemuan dengan berbagai instansi terkait yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan pada Senin (6/10) di Kantor Gubernur Aceh. Turut hadir dari BPJS Kesehatan yaitu Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I, Nuim Mubaraq.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan dana otonomi khusus (Otsus) yang telah berkurang dalam lima tahun terakhir.
“Meski menghadapi pengurangan dana Otsus, Pemerintah Aceh tetap memastikan seluruh masyarakat Aceh terjamin melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Fadhlullah.
Wagub juga menyoroti pentingnya dukungan Komisi IX terhadap tiga rumah sakit (RS) regional yang dibangun di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Menurutnya, dukungan dari Kementerian Kesehatan mitra kerja Komisi IX sangat dibutuhkan untuk memperkuat fasilitas dan kelengkapan alat kesehatan di tiga RS tersebut.
“Dengan kondisi geografis Aceh yang luas, kehadiran RS regional sangat penting agar masyarakat di daerah terpencil tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Banda Aceh untuk berobat,” kata Fadhlullah.
Fadhlullah meminta dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI untuk memperkuat layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja di Aceh. Fadhlullah menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian dan komitmen Komisi IX terhadap pembangunan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, Putih Sari mengatakan kedatangan tim ke Aceh dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah. Sebelum melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Aceh, Putih Sari menyampaikan bahwa telah terlebih dahulu meninjau pelayanan di RSUD Zainoel Banda Aceh.
“Kami telah melakukan kunjungan ke RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh yang memiliki banyak keunggulan dan inovasi yang dilakukan, Namun, tentu masih ada kebutuhan dukungan pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di Aceh,” ujar Putih Sari.
Ditemui terpisah, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby menyampaikan menyampaikan bahwa Provinsi Aceh merupakan pelopor pertama Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Status tersebut berhasil dicapai berkat komitmen kuat antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Aceh dalam menjamin seluruh masyarakatnya mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa hambatan finansial.
“BPJS Kesehatan dan Pemerintah Aceh terus melakukan sinergi dan kolaborasi agar status UHC tetap dapat dipertahankan. Hingga September 2025, cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Aceh telah mencapai 5.442.202 jiwa atau setara dengan 96,78 persen dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Aceh dalam memastikan warganya terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional.,” ujar Mahlil Ruby di Banda Aceh.
Dari sisi pelayanan, Mahlil mengungkapkan, BPJS Kesehatan mencatat terdapat 632 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama di seluruh Provinsi Aceh hingga September 2025. Jumlah ini terdiri dari 364 Puskesmas, 25 Klinik TNI, 28 Klinik Polri, 1 Rumah Sakit D Pratama, 155 Klinik Pratama Swasta, serta 59 tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi (TPMDG dan TPMD). Sementara itu, terdapat 86 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri dari 70 rumah sakit dan 16 klinik utama yang melayani peserta JKN di Aceh.
“Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan tersebut dinilai relatif mencukupi kebutuhan masyarakat Aceh. Namun, kami mengakui bahwa masih terdapat tiga kabupaten/kota yang membutuhkan tambahan FKTP, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Selatan. BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan terus mendorong pemerataan fasilitas layanan agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam akses kesehatan,” kata Mahlil.
Disisi rumah sakit, Mahlil mengungkapkan meskipun jumlah rumah sakit di Aceh telah memenuhi rasio kebutuhan secara provinsi yakni 1 tempat tidur untuk 1.000 peserta JKN namun jika dianalisis per kabupaten/kota, masih terdapat beberapa daerah yang belum mencapai standar tersebut. Lima kabupaten yang masih membutuhkan tambahan tempat tidur rumah sakit adalah Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara, Nagan Raya, dan Aceh Singkil.
“Sebagai langkah konkret, BPJS Kesehatan melalui kantor cabangnya melakukan advokasi kepada fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama untuk menambah kapasitas tempat tidur, khususnya untuk kelas III, agar kebutuhan layanan rawat inap di masing-masing kabupaten dapat terpenuhi,” ucap Mahlil.(rq)
Discussion about this post