MediaNanggroe.com, Banda Aceh – Pengamat Sosial dan Politik yang juga Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung, menanggapi terkait pelaksanaan kegiatan Pekan Raya UMKM Aceh yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 1,4 Miliar yang dilaksanakan di Balee Meuseuraya Aceh (BMA), dari tanggal 9 -11 November 2023.
Usman Lamreung menanggapi pernyataan kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, bahwa Pelaksanaan Pekan Raya UMKM Aceh bersamaan dengan Roadshow Bus Antikorupsi KPK adalah “bentuk kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi dengan sasaran memberikan edukasi pada masyarakat maupun pelajar usia dini, tentang peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Pelaksanaan antikorupsi berbarengan dengan kegiatan Pekan Raya UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM”, kata Usman kepada mediananggroe.com, Minggu 12 /11/ 2023.
Usman Lamreung menambahkan, kita sepakat saja dengan program edukasi pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dan pelajar usia dini, pertanyaannya adalah kenapa pelaksanaan edukasi pendidikan antikorupsi berkaloborasi dalam pelaksanaan Pekan Raya UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM?, malah kabarnya lagi anggaran pada acara perhelatan tersebut menghabiskan anggaran 1.4 Miliar. Apakah kegiatan roadshow antikorupsi juga termasuk dibebankan dalam anggaran pelaksanaan Pekan Raya UMKM? Kalau ini benar, dimana benang merah pendidikan antikorupsi?, tanya Usman.
Lebih lanjut Usman menyatakan, pelaksanaan pendidikan antikorupsi kepada siswa SMA/SMK Kota Banda Aceh dan Aceh Besar kabarnya acara tersebut menjadi beban anggaran bagi sekolah-sekolah yang melakukan mobilisasi siswa, sudah pasti sekolah tidak ada anggaran khusus untuk mobilisasi dan konsumsi, ini akan menjadi potensi korupsi.
Semangat kampanye antikorupsi disatu sisi dengan tujuan agar pelajar paham, namun disisi lain tidak berbanding dengan ketersediaan anggaran untuk mobiliasasi siswa ke lokasi acara, ini bias membuka peluang korupsi. Sepertinya pelaksanaan antikorupsi oleh KPK tidak bermakna hanya lebih cari panggung saja?, ujarnya.
Usman Lamreung, mempertanyakan perkembangan penyelidikan 5 kasus dugaan kasus Korupsi di Aceh yang pernah KPK lidik dengan pagu anggaran 5.427 Trilyun, sudah dimana sekarang, kok tak ada kabar sampai sekarang tidak ada kejelasan.
Pekan Raya UMKM yang dilaksanakan Balee Meuseuraya Aceh (BMA) dengan anggaran Rp 1,4 Miliyar patut dipertanyaakan kemana saja alokasinya dan kita butuh transparasi pengunaan anggaran tersebut. apa yang disebutkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Azhari, bahwa kegiatan ini membuka peluang promosi dan pemasaran produk ke masyarakat dan tamu-tamu undangan dari berbagai provinsi di sumatera dan kabupaten/kota Provinsi Aceh, bukankah produk UMKM tersebut sama dengan stand yang ada di PKA? Atau jangan-jangan hanya untuk menghabiskan anggaran, tutup, Usman.
Seperti diberitakan media ini, Pekan Raya UMKM Aceh yang di selenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Aceh yang sedang berlangsung tanggal 9-11 November 2023 di Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh menelan anggaran Rp 1,4 Miliar.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri serta juga diinisiasi adanya Roadshow Bus Antikorupsi KPK pada tanggal 9 November 2023.
Kegiatan yang menghabiskan anggran APBA-P Rp 1,4 Milar, ini bertepatan dengan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke 8, yang berjarak lebih kurang hanya 250 meter dari lokasi Pekan Raya UMKM Aceh.
Di sisi lain, kegiatan Pekan Raya UMKM Aceh yang dipamerkan tidak jauh beda dengan yang ada di pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 dalam hal menghadirkan produk UMKM tersebut.
Sementara itu kepala Dinas Koperasi dan UMK Aceh, Azhari menjelaskan kepada mediananggroe.com, 11 November 2023, “Roadshow Bus Antikorupsi KPK merupakan bentuk kegiatan sosialisasi maupun kampanye antikorupsi dengan sasaran memberikan edukasi pada masyarakat maupun pelajar usia dini, tentang peran KPK dan antikorupsi”.
Selain sosialisasi anti korupsi, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan adanya Pekan Raya UMKM dimana didalam kegiatan tersebut terdapat 6 stand Provinsi di Sumatera, 21 stand kab/Kota di Aceh, BUMN/ BUMD, instansi vertikal, serta 10 mobil Pelayanan Publik, ujar Azhari.
Lebih lanjut Azhari mejelaskan, kegiatan Roadshow Bus KPK dan Road to Hakordia tentu akan menarik masyarakat untuk berkunjung, maka kegiatan ini merupakan kesempatan bagi UMKM Aceh untuk mewujudkan promosi produk.
Keuntungan bagi UMKM adalah Terbukanya peluang promosi dan pemasaran produk ke masyarakat dan tamu-tamu undangan dari berbagai provinsi di sumatera dan kabupaten/kota provinsi Aceh, tambah Azhari
Azhari juga menyebutkan, kegiatan PKA yang sedang berlangsung merupakan event berskala nasional, yang akan menarik masyarakat dari berbagai kalangan, maka ini adalah momen pelaksanaan promosi UMKM yang juga sebagai bentuk partisipasi dalam kemeriahan PKA..
Selain itu, rencana tanggal 9 November 2023, ditentukan jauh sebelum pergeseran tanggal perhelatan PKA, kegiatan ini merupakan kebetulan positif yang baik utk dilaksanakan. Terlebih kegiatan Roadshow Bus KPK dan Road to Hakordia sudah di rencanakan sejak tahun 2022 kemarin, tambah Azhari
dimana kegiatan ini merupakan agenda rutin dari kegiatan pencegahan korupsi dari KPK, maka berdasarkan hasil perencanaan tahun 2022 di putuskanlah bahwa Provinsi Aceh dan Provinsi Papua yg di percaya utk melaksanakan kegiatan Road to Hakordia tahun 2023, tutup Azhari.
Lebih lanjut Kadis Koperasi dan UMKM Aceh, Azhari, memilih tidak menjawab terkait pertanyaan besaran anggaran Pekan Raya UMKM Aceh 2023.
Discussion about this post