MediaNanggroe.com — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Prioritas Nasional (Pro PN) Keamanan Pangan Tahun 2025 di Tropicollo Café, Banda Aceh, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari Perwakilan sekolah SD Negeri 1, SD Negeri 51, SD Negeri 58, SMP Negeri 10, SMP Kemala Bhayangkari, kader dan Perangkat desa Alue Naga, Kepala Puskesmas Lampaseh, Puskesmas Jaya Baru, Puskesmas Jeulingke, dan Puskesmas Ulee Kareng, Pengelola pasar Setui, serta perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi UMK dan Perdagangan dan UPTD Pasar Kota Banda Aceh
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DP2KP) Kota Banda Aceh, Iskandar, yang mewakili Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam sambutannya ia menegaskan pentingnya meningkatkan budaya keamanan pangan mulai dari keluarga hingga komunitas. “Keamanan pangan adalah investasi kesehatan jangka panjang. Pemerintah Kota Banda Aceh menyambut baik komitmen BPOM Aceh dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pangan yang lebih aman,” ujarnya.
Kepala BPOM Aceh, Riyanto, dalam arahannya menyampaikan bahwa Monev menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas program. “Monitoring dan evaluasi bukan hanya formalitas. Ini adalah upaya memastikan program berjalan tepat sasaran sekaligus menjadi dasar penyempurnaan kebijakan di tahun berikutnya,” tegasnya.
Sesi utama diisi oleh paparan Ketua Tim Pro PN BPOM Aceh, Endang Yuliawati, yang menyampaikan perkembangan implementasi Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan Keamanan Pangan tahun 2025. Materi dipandu oleh Ketua Tim Publikasi BPOM Aceh, Desi Ariyanti Ningsih, selaku moderator.
Endang menjelaskan capaian, kendala, dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan. “Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen daerah. Data Monev menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemenuhan standar keamanan pangan, namun masih diperlukan penguatan kemandirian komunitas,” ungkapnya.
Selain BPOM Aceh, kontribusi pemerintah desa juga turut mewarnai kegiatan ini. Keuchik Gampong Alue Naga, Agustami, memaparkan pengalaman desanya dalam mengembangkan Desa Pangan Aman. “Program ini membuat masyarakat lebih sadar risiko pangan berbahaya. Edukasi yang terus-menerus menjadikan perubahan perilaku lebih mudah tercapai,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung dinamis dengan diskusi yang melibatkan peserta dari sekolah, desa, hingga pengelola pasar. Peserta aktif menyampaikan pengalaman, kendala lapangan, serta harapan penguatan dukungan lintas sektor. Salah satu kader desa menyampaikan, “Pendampingan BPOM Aceh sangat membantu kami memahami standar keamanan pangan. Kami berharap program ini terus berlanjut karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.”
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama antara BPOM Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, sekolah, pasar, dan desa untuk memperkuat intervensi keamanan pangan di masa mendatang. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Banda Aceh yang semakin mandiri dalam memilih, mengelola, dan mengonsumsi pangan aman.
Discussion about this post