Aceh Besar- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memperkuat sinergi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan peduli terhadap keamanan pangan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Aceh Besar, Senin (9/11/2026).
Kepala BBPOM di Banda Aceh, Riyanto, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan serta kolaborasi dalam pelaksanaan program keamanan pangan.
Ia menjelaskan bahwa penguatan keamanan pangan dilaksanakan melalui tiga program terintegrasi, yaitu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah).
“Melalui ketiga program ini, kita sedang membangun ekosistem keamanan pangan yang dimulai dari keluarga, diperkuat di desa, diterapkan di pasar, dan dibudayakan di sekolah,” ungkap Riyanto.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan edukasi atau diperolehnya sertifikat, tetapi dari konsistensi masyarakat dalam menerapkan prinsip keamanan pangan hingga menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami berharap para kader keamanan pangan dapat terus menjadi penggerak dan agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan, penganggaran, dan koordinasi lintas sektor juga sangat diperlukan agar program ini dapat berkelanjutan,” tambahnya.
Selanjutnya, Ketua Tim Program Prioritas Nasional, Desi Ariyanti Ningsih, memaparkan capaian dan hasil evaluasi pelaksanaan tiga program keamanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.
Ia menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi bertujuan mengukur pencapaian target, menilai efektivitas program, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan rekomendasi untuk pengembangan program selanjutnya.
“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita dapat melihat sejauh mana program telah berjalan, apa saja kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar manfaat program dapat terus dirasakan masyarakat,” jelas Desi.
Pada Program Desa Pangan Aman, intervensi dilaksanakan di Desa Bueng Sidom, Kecamatan Blang Bintang. Kegiatan meliputi advokasi, pembentukan dan bimbingan teknis 12 Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), edukasi komunitas, serta fasilitasi sarana komunitas dan UMKM pangan.
Desi menyampaikan bahwa kader diharapkan semakin mandiri dalam melakukan pendampingan dan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat. Pelaporan hasil fasilitasi dan pengujian pangan juga perlu ditingkatkan agar perkembangan program dapat dipantau.
Pada Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, intervensi dilakukan di Pasar Seulimuem melalui edukasi pedagang, pengujian sampel pangan, dan pemeriksaan produk menggunakan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa).
Hasil pengawasan tahap pertama menemukan satu sampel kerupuk tempe positif mengandung boraks dan tiga produk kedaluwarsa. Pada tahap kedua, seluruh 10 sampel pangan yang diuji memenuhi syarat, sementara satu produk kedaluwarsa kembali ditemukan dalam pemeriksaan Cek KLIK. Adapun hasil penilaian kondisi Pasar Seulimuem memperoleh skor 59,45 dari skala 100 dengan kategori kurang.
“Temuan pengawasan menjadi bahan evaluasi bersama. Perlu peningkatan sanitasi pasar, pengawasan produk pangan, serta pendampingan kepada pengelola dan pedagang agar keamanan pangan semakin terjaga,” ungkap Desi.
Sementara itu, pada program SAPA Sekolah, intervensi dilaksanakan di MIN 8 Aceh Besar, SMPN 1 Peukan Bada, dan SMAN 1 Peukan Bada. Ketiga sekolah telah mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis kader keamanan pangan, serta monitoring dan sertifikasi. Hasilnya, ketiga sekolah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menerima sertifikat Sekolah yang Telah Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.
“Ketiga sekolah telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana budaya keamanan pangan terus diterapkan melalui edukasi, pemantauan pangan, dan keterlibatan aktif seluruh komunitas sekolah,” tambahnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, keberlanjutan ketiga program masih memerlukan penguatan, mulai dari kemandirian kader desa, peningkatan sanitasi dan pengawasan di pasar, hingga pembinaan serta pemantauan keamanan pangan di sekolah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, Rina Karmila, yang hadir mewakili Bupati Aceh Besar, menyampaikan apresiasi kepada BPOM Aceh atas dukungan dalam pelaksanaan program keamanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.
Menurutnya, keamanan pangan sangat penting untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan maupun keracunan, termasuk di lingkungan sekolah.
“Masih sering kita jumpai penjual makanan, termasuk di lingkungan sekolah, yang kurang memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan produk yang dijual kepada siswa. Karena itu, dukungan dan kepedulian kita semua sangat diperlukan untuk mencegah peredaran makanan dan minuman berbahaya,” ungkap Rina.
Ia juga menekankan pentingnya peran Kader Keamanan Pangan Desa dalam mengedukasi masyarakat. Selain mendukung upaya pencegahan stunting dan keracunan pangan, program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk pangan lokal dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta mendukung pengembangan desa wisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Program ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan daya saing produk pangan lokal dan UMK serta pengembangan potensi desa wisata,” tutupnya.
Discussion about this post