Di tengah klaim percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Pemerintah Aceh mengakui proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih jauh dari tuntas. Hingga pertengahan 2026, realisasi program penanganan baru mencapai sekitar 50 persen, sementara kebutuhan penanganan rumah warga terdampak membengkak hingga hampir 396 ribu unit.
Fakta tersebut terungkap saat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menerima audiensi sekitar 15 mahasiswa dari berbagai kampus di Posko Penanggulangan Bencana Kantor Gubernur Aceh, Selasa (23/6/2026).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri para asisten Sekda, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Juru Bicara Pemerintah Aceh, serta sejumlah kepala SKPA dan biro terkait itu, M. Nasir memaparkan perkembangan penanganan serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda berbagai daerah di Aceh.
Di hadapan mahasiswa, M. Nasir menegaskan bahwa penanganan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, skala kerusakan yang sangat besar membuat proses pemulihan membutuhkan waktu panjang dan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
“Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi ini bahkan lebih luas dibandingkan dampak tsunami tahun 2004. Karena itu, proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan keterlibatan semua pihak,” ujar M. Nasir.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran besarnya tantangan yang masih dihadapi Aceh. Berdasarkan data yang dipaparkan, Aceh saat ini masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan hingga 28 Juli 2026 dan baru setelah itu diharapkan memasuki tahapan rehabilitasi serta rekonstruksi secara penuh.
Sekda menjelaskan, program pemulihan telah mulai berjalan dengan dukungan pendanaan yang berasal dari APBA Reguler Tahun 2025 dan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Namun hingga kini, capaian pelaksanaan program penanganan dan pemulihan baru berada di kisaran 50 persen.
Dalam kesempatan itu, M. Nasir juga mengungkapkan hasil verifikasi terbaru terkait dampak bencana terhadap sektor perumahan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan penanganan mencapai 395.873 unit rumah.
Angka tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pemerintah Aceh, lanjut M. Nasir, terus melakukan penyelarasan data agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat sasaran. Pemerintah Aceh juga berharap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi dapat segera direalisasikan.
Dengan dukungan tersebut, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diharapkan dapat dituntaskan secara menyeluruh, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh. []
Discussion about this post