BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas prestasi menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan tahun 2026.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi Kejati Aceh bersama Polda Aceh dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh dalam mendukung kinerja Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah di Aceh.
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Aceh hadir mewakili Kepala Kejati Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn., sekaligus menerima piagam penghargaan dan penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN.
Penghargaan bernomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas sinergi lintas lembaga dalam mendukung penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana pertanahan tidak terlepas dari kerja sama kepolisian dan kejaksaan. Menurutnya, persoalan pertanahan membutuhkan keterlibatan berbagai institusi sehingga tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri.
“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Pada 2026, penghargaan tersebut diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi di Indonesia. Kejati Aceh menjadi salah satu institusi yang menerima apresiasi atas capaian penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan.
Nusron juga mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang mewakili Jaksa Agung RI, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, yang mewakili Kapolri. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Kejati Aceh menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Polda Aceh serta Kanwil BPN Provinsi Aceh dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan secara profesional, terpadu, dan berkelanjutan.
Penghargaan ini sekaligus menjadi pengakuan atas peran Kejati Aceh dalam mendukung penegakan hukum di bidang pertanahan melalui kerja sama lintas lembaga.
Discussion about this post