MediaNanggroe.com – Pemerintah Aceh memastikan bahwa permohonan perjalanan ke luar negeri yang diajukan Bupati Aceh Selatan dengan alasan umrah telah resmi ditolak oleh Gubernur Aceh. Penegasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, untuk merespons beredarnya informasi publik terkait keberangkatan Bupati Aceh Selatan ke tanah suci di tengah kondisi darurat bencana di wilayah tersebut.
Menurut data resmi Pemerintah Aceh, Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin perjalanan luar negeri pada 24 November 2025. Namun Gubernur Aceh menolak permohonan itu melalui surat balasan tertanggal 28 November 2025, dengan pertimbangan situasi Aceh yang sedang dilanda bencana hidrometeorologi akibat siklon tropis. Keputusan itu dinyatakan sebagai langkah etik dan tanggung jawab publik, mengingat status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 Aceh sudah ditetapkan secara resmi.
Situasi ini menjadi lebih penting karena Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah terdampak paling parah dalam bencana banjir dan longsor saat ini. Bahkan Bupati Aceh Selatan sendiri telah menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di daerahnya. Di tengah urgensi tersebut, publik mempertanyakan keberadaan kepala daerah yang disebut-sebut meninggalkan daerah untuk pelaksanaan umrah, sementara ribuan warga masih menunggu penanganan cepat.
Muhammad MTA menjelaskan bahwa Gubernur Aceh telah memerintahkan Pemerintah Aceh untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Bupati Aceh Selatan maupun pejabat terkait di Pemkab Aceh Selatan. Namun beberapa pejabat yang dihubungi hingga saat ini belum memberikan jawaban atau klarifikasi resmi. “Jika benar adanya keberangkatan tersebut, Gubernur secara tegas akan memberikan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” tegasnya.
Di sisi lain, MTA mengungkapkan bahwa Gubernur Aceh saat ini terus berada di lapangan untuk memantau langsung kondisi bencana di berbagai wilayah terdampak. Koordinasi dengan Posko Utama di Banda Aceh, Lanud SIM, dan seluruh instansi penanganan darurat terus berlangsung melalui sistem komando terpadu, seiring dengan prioritas Pemerintah Aceh dalam penyelamatan warga dan percepatan distribusi bantuan.
Pemerintah Aceh memastikan akan menyampaikan perkembangan informasi terbaru kepada publik setelah proses konfirmasi terhadap pihak terkait selesai dilakukan. “Kami meminta masyarakat tetap fokus pada solidaritas kemanusiaan dan penanganan para korban. Informasi lanjutan akan disampaikan segera setelah diperoleh data valid,” tutup Muhammad MTA.
Discussion about this post