• Beranda
  • Indeks
  • Mobile
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy
  • Redaksi Media Nanggroe
Sabtu, 21 November 2026
Media Nanggroe
  • Login
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
Media Nanggroe
No Result
View All Result
Home Aceh

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah Dukung BPKP dan APIP Perketat Pengawasan Anggaran Kepala Daerah

lasdianto by lasdianto
2 Juni 2021
in Aceh
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah Dukung BPKP dan APIP Perketat Pengawasan  Anggaran Kepala Daerah

Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M. Kes didampingi Kepala Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah BPKP Pusat, Dadang Kurnia, Direktur Koordinasi Supervisi I KPK RI, Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kabupaten/Kota dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Aceh Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kab/Kota Se-Aceh di gedung serbaguna Setda aceh, Rabu, (2/6/2021).

MediaNanggroe.com, Banda Aceh – Selama pandemi Covid-19 melanda banyak anggaran pembangunan harus dialihkan untuk penanggulangan wabah tersebut. Semua program harus dijalankan seefektif mungkin. Bila ada penyelewengan maka dampaknya akan merembet kemana-mana.

Atas dasar itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk memperkuat dan memperketat sistem pengawasan terhadap anggaran yang digunakan Kepala Daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka secara daring Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Aceh, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu, (2/6/2021).

Rakor yang digelar BPKP Perwakilan Aceh tersebut diikuti seluruh bupati/wali kota beserta Inspektur seluruh Aceh, dengan menghadirkan narasumber dari KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kepala BPKP dan Sekretaris Daerah Aceh.

BacaJuga :

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

20 November 2026
Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

19 November 2026

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara para bupati/walikota se-Aceh dengan Kepala Perwakilan BPKP Aceh, dalam rangka memperkuat pengawasan atas perencanaan pembangunan dan penganggaran di Aceh.

Gubernur Aceh dalam kesempatan tersebut mengatakan, peran aktif BPKP, Inspektorat, dan lembaga penegak hukum dalam mengawasi belanja pembangunan sangat dibutuhkan. Menurutnya, pengawasan tersebut penting, agar program yang dijalankan berjalan efektif dan pada akhirnya dapat memulihkan perekonomian nasional.

“Untuk itu, saya mendukung sepenuhnya langkah pengawasan yang dilakukan BPKP di Aceh. Pengawasan yang ketat itu diharapkan bisa mendorong aparatur di daerah kita bekerja lebih cermat, lebih akurat dan patuh pada aturan hukum,” ujar Gubernur Nova.

Nova menyebutkan, setidaknya ada lima fokus pembangunan daerah yang menjadi perhatian BPKP, yaitu, bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sektor pariwisata,
pembangunan ekonomi, dan kebijakan pengentasan kemiskinan.

“Keputusan ini tepat sekali, sebab semua sektor tersebut menyerap anggaran paling besar. Boleh dikatakan, sektor yang diawasi itu adalah kunci utama mendukung pemulihan ekonomi di daerah kita,” tutur Nova.

Oleh sebab itu, kata Nova, berbagai potensi penyelewengan harus dicegah. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat sistem pengawasan intern.

Gubernur Nova menambahkan, salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengawasan intern tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dengan demikian, diharapkan sistem pengawasan akan berjalan lebih optimal, sehingga mampu memberi daya ungkit yang kuat bagi perbaikan ekonomi di daerah kita.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat, Dadang Kurnia, menyebutkan, ada banyak risiko melekat dalam pelaksanaan program maupun eksekusi anggaran. Diantaranya, risiko penyimpangan karena moral hazard pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selama setahun
terakhir, kata dia, BPKP telah berkontribusi dalam menyelamatkan keuangan negara mencapai lebih dari Rp 70 trilliun.

“Selain itu terdapat risiko ketidaktepatan sasaran atau target program dan kegiatan pembangunan, serta risiko ketidakefektivan dan inefisiensi belanja,” ujar Dadang.

Oleh sebab itulah, kata Dadang, peran pengawasan intern saat ini menjadi lebih strategis untuk memastikan akuntabilitas dan sustainabilitas pembangunan.

BPKP dan APIP harus secara terus menerus terlibat dan ikut berkontribusi sesuai dengan porsinya masing-masing, terutama dalam pengawalan program, kegiatan, dan belanja daerah.

“Pengawalan atas perencanaan pembangunan dan penganggaran di Aceh juga menjadi strategis dengan adanya Dana Otonomi Khusus yang pemerintah pusat salurkan untuk dapat digunakan dalam mendorong percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat di wilayah Aceh,” kata Dadang.

Dadang berharap, BPKP dan APIP di wilayah Aceh dapat bersama-sama dan berkolaborasi dalam merumuskan pengawasan perencanaan dan penganggaran.

Rakor tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Memakai masker dan menjaga jarak. [•]

Previous Post

Perkuat Sosialisasi, Bidkom Satgas Covid-19 Aceh Rapat Koordinasi

Next Post

Bank Aceh Syariah (BAS) Hadir di Kompleks Pasar Al-Mahirah

Berita Lainnya

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

20 November 2026

BANDA ACEH – Polemik status tanah Blang Padang memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengembalian lahan bersejarah tersebut...

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

19 November 2026

BANDA ACEH – Nasir Nurdin memperoleh nomor urut 2 dalam penarikan nomor urut bakal calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)...

Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

19 November 2026

Aceh Jaya – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan...

Load More
Next Post
Bank Aceh Syariah (BAS) Hadir di Kompleks Pasar Al-Mahirah

Bank Aceh Syariah (BAS) Hadir di Kompleks Pasar Al-Mahirah

Discussion about this post

BERITA TERKINI

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

20 November 2026
Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

19 November 2026
Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

19 November 2026
Transaksi QRIS Pasar dan Soundbox BSI Tumbuh 237%, BSI Gelar Gebyar Gemilang Pasar 2026

Transaksi QRIS Pasar dan Soundbox BSI Tumbuh 237%, BSI Gelar Gebyar Gemilang Pasar 2026

19 November 2026
Ketua DPRK Nagan Raya Tolak Pemeriksaan BKD yang Dinilai Tidak Adil, Minta Paripurna Ditunda

Ketua DPRK Nagan Raya Tolak Pemeriksaan BKD yang Dinilai Tidak Adil, Minta Paripurna Ditunda

19 November 2026
  • Komitmen Kampanyekan Anti Korupsi, Bank Aceh Raih Penghargaan KPK

    Komitmen Kampanyekan Anti Korupsi, Bank Aceh Raih Penghargaan KPK

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hadapi PSPS Pekanbaru, Seluruh Pemain Persiraja Komitmen Berjuang Maksimal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aceh Raih Emas di Ajang Senam Jantung Sehat di Lombok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BI Aceh Ajak Jurnalis Perkuat Optimisme Ekonomi dan Edukasi Publik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Media Nanggroe

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Navigate Site

  • Home
  • Redaksi Media Nanggroe
  • Indeks
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Opini

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In