MediaNanggroe.com — Penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai 1 Mei 2026 memicu perhatian publik. Di tengah klaim pemerintah bahwa program tetap berjalan, fakta di lapangan menunjukkan sebanyak 823.914 jiwa tidak lagi ditanggung iurannya oleh pemerintah daerah.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah penajaman sasaran, namun tak bisa dilepaskan dari tekanan fiskal akibat menyusutnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Sejak 2023, alokasi Otsus turun dari 2 persen menjadi 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, yang berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan program sosial, termasuk sektor kesehatan.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa program JKA tidak dihentikan, melainkan hanya disesuaikan agar lebih tepat sasaran.
“Perlu kami tegaskan, JKA tidak dihapuskan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran. Masyarakat pada desil 8 hingga desil 10, yang tergolong sejahtera, diarahkan untuk menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan,” ujar Fadhlullah.
Penyesuaian tersebut mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam desil 1 hingga 10. Desil 1 merupakan kelompok paling miskin, sedangkan desil 10 adalah kelompok paling sejahtera.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah masyarakat Aceh dalam kategori desil 8 hingga 10 mencapai 953.395 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 106.066 jiwa merupakan ASN yang telah dijamin melalui skema kepesertaan pekerja, serta 23.415 jiwa merupakan non-ASN dengan penyakit kronis yang tetap menjadi prioritas layanan. Dengan demikian, tersisa 823.914 jiwa yang dinilai mampu dan tidak lagi menerima bantuan iuran JKA.
Meski demikian, Pemerintah Aceh memastikan kelompok rentan tetap mendapat perlindungan. Hal ini merujuk pada Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d, yang menjamin pembiayaan bagi penderita penyakit katastropik, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa tanpa melihat klasifikasi desil.
“Pada prinsipnya, tidak ada masyarakat yang ditinggalkan. Kelompok rentan tetap menjadi prioritas, termasuk mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus,” lanjutnya.
Fadhlullah juga menekankan bahwa keberlanjutan program jaminan kesehatan membutuhkan peran serta masyarakat, khususnya bagi kelompok yang dinilai mampu agar beralih menjadi peserta mandiri.
Saat ini, dari sekitar 5,6 juta penduduk Aceh, sebanyak 5,2 juta jiwa telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan melalui berbagai skema pembiayaan. Rinciannya, sekitar 1,3 juta peserta JKA dan 2,8 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Di sisi lain, pemerintah membuka ruang sanggahan bagi masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desilnya. Pembaruan data dapat dilakukan melalui pemerintah gampong, mengingat status desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi ekonomi riil.
“Jika ada masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desilnya, silakan melakukan pembaruan data melalui pemerintah gampong. Pemerintah akan memastikan proses ini berjalan terbuka dan adil,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui mekanisme reaktivasi kepesertaan PBI-JK saat membutuhkan layanan, dengan syarat melakukan pembaruan data dalam periode tertentu.
Di tengah berbagai penyesuaian tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya menjaga keberlangsungan JKA sebagai bagian dari perlindungan sosial di sektor kesehatan. Namun, berkurangnya cakupan penerima bantuan menjadi sinyal bahwa keterbatasan fiskal kini mulai berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat. []
Discussion about this post