MediaNanggroe.com — Suasana hangat dan penuh semangat mewarnai pelantikan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Besar Periode 2025–2030 di Orion Hall, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Jumat (6/2/2026) malam.
Dalam momentum tersebut, Ketua TP-PKK Aceh Besar, Hj. Rita Mayasari, resmi dikukuhkan sebagai Bunda Guru Aceh Besar. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua PGRI Aceh, Al Munzir, S.Pd., MSi usai pelantikan pengurus PGRI Aceh Besar. Hj Rita Mayasari kemudian dipakaikan selempang oleh Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram), disaksikan Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Sekda Aceh Besar Bahrul Jamil SSos MSi, unsur Forkopimda, Ketua MPD Prof. Mustanir Yahya MSc, serta ratusan guru yang hadir.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pengurus PGRI yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan energi, inovasi, dan kreativitas dalam mengawal dunia pendidikan di Aceh Besar.
“PGRI harus menjadi pelindung dan pengayom guru-guru kita. Guru adalah kunci lahirnya generasi cerdas. Kemajuan daerah sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya,” ujar Bupati.
Ia menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, baik bagi guru maupun peserta didik. Menurutnya, keharmonisan antara kepala sekolah dan guru menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Bupati juga menyinggung rencana peremajaan kepala sekolah di Aceh Besar dalam waktu dekat. Ia berharap rekomendasi dari PGRI menjadi pertimbangan penting dalam proses tersebut.
“PGRI lebih memahami karakter dan psikologi anggotanya. Kepala sekolah harus menjadi teladan, bukan sosok yang menekan. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman, bukan menakutkan,” tegasnya.
Selain itu, Bupati menyoroti pemerataan perhatian pendidikan di seluruh wilayah Aceh Besar, termasuk kawasan 3T dan kepulauan seperti Pulo Aceh, Lhoong, dan Lembah Seulawah. Ia menegaskan bahwa seluruh anak Aceh Besar berhak mendapatkan layanan pendidikan yang setara.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat untuk keluarga kurang mampu. Di Aceh Besar, dua lokasi telah dipersiapkan, salah satunya di Bukit Mesara, Kecamatan Kuta Cot Glie.
Tak hanya itu, Bupati juga mendorong penguatan kearifan lokal melalui pelestarian Bahasa Aceh di lingkungan sekolah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga identitas daerah agar tidak tergerus zaman.
“Bek tuwo beuleu neupeureunoe bahasa Aceh, tanyoe harus bangga dengoen bahasa droe, Jangan sampai bahasa ibu kita hilang. Nyoe bahasa Aceh kagadoh, kaabeh tanyoe, bek sampe abeh tanyoe, kaabeh bahasa Aceh, nyoe tanggong jaweub guru untuk menjaga. Kalau bukan guru yang menjaga, siapa lagi?” ucapnya, yang disambut tepuk tangan hadirin.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut memaparkan sejumlah program strategis di bidang pendidikan, antara lain penguatan program Beut Kitab Sikula yang telah berjalan di 46 SD dan SMP, rencana pembangunan IPDN di Kota Jantho seluas 37 hektare, SMAN Rakyat, serta pengembangan perguruan tinggi di ibu kota kabupaten.
Ia berharap seluruh elemen, termasuk PGRI, mendukung visi menjadikan Jantho sebagai Kota Pendidikan.
Sementara itu, Ketua PGRI Aceh, Al Munzir SPdI MSi, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap organisasi guru. Ia mengaku baru pertama kali pelantikan PGRI dihadiri lengkap oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.
“Ini bentuk soliditas pemerintah daerah terhadap guru. Kami sangat mengapresiasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa PGRI adalah organisasi profesi, bukan organisasi politik. PGRI harus fokus pada peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru, termasuk memberikan pendampingan hukum jika diperlukan.
“Kalau setelah dilantik hanya untuk berleha-leha dan hanya untuk mempertahahankan kekuasaan atau mencari jabatan, maka berhentilah untuk menjadi pengurus PGRI, karena porsinya terbatas hanya 23 orang, jadi jangan pikirkan diri secara pribadi, namun pikirkanlah harapan yang besar mulai dari pengembangan guru hingga pendampingan hukum, PGRI harus hadir untuk itu,” tegasnya.
Ketua PGRI Aceh Besar yang baru dilantik, Munadi, S.Pd.I., M.Pd., menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menyebut PGRI Aceh Besar memiliki 23 pengurus cabang (PC) sesuai jumlah kecamatan, serta ribuan anggota yang tersebar di berbagai satuan pendidikan.
“Amanah ini bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Jangan bertanya apa yang PGRI berikan kepada kita, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada PGRI,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen PGRI untuk berada di garda terdepan dalam membela dan mendampingi guru, sekaligus mendukung penuh program Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memajukan pendidikan.
Dengan dikukuhkannya Bunda Guru Aceh Besar serta dilantiknya pengurus baru, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan PGRI semakin kuat dalam membangun pendidikan yang berkarakter, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai keacehan.(**)
Discussion about this post