BANDA ACEH – Keberhasilan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kini menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lainnya. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas II Banda Aceh bahkan meminta pendampingan BBPOM Aceh dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Permintaan tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Balmon Kelas II Banda Aceh, Rabu (22/7/2026). BBPOM Aceh hadir sebagai narasumber untuk membagikan pengalaman membangun pelayanan publik yang berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Mewakili BBPOM Aceh, Desi Ariyanti Ningsih menjelaskan bahwa standar pelayanan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen penyelenggara layanan kepada masyarakat.
“Standar pelayanan bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen penyelenggara layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap standar pelayanan harus memuat informasi yang jelas, rinci, mudah dipahami, serta memberikan kepastian mengenai prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, hingga mekanisme pengaduan. Dengan demikian, masyarakat akan memperoleh pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan,” ujar Desi.
Dalam forum tersebut, BBPOM Aceh juga memaparkan berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan, mulai dari penguatan budaya pelayanan prima, inovasi pelayanan publik, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), hingga pembangunan Zona Integritas yang mengantarkan instansi tersebut meraih predikat WBBM.
Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh, Luthfi, mengapresiasi pengalaman BBPOM Aceh dan berharap kolaborasi dapat terus dilakukan dalam proses pembangunan Zona Integritas di Balmon.
“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan yang sangat konstruktif dari seluruh peserta Forum Konsultasi Publik. Pengalaman BBPOM Aceh dalam membangun Zona Integritas hingga berhasil meraih predikat WBBM menjadi inspirasi bagi kami. Kami berharap BBPOM Aceh dapat terus mendampingi Balmon Banda Aceh dalam upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga pelayanan publik yang kami berikan semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Desi menegaskan BBPOM Aceh siap berbagi pengalaman dan praktik baik kepada instansi lain sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Keberhasilan membangun pelayanan publik tidak dapat dicapai sendiri. Kolaborasi, saling belajar, dan berbagi pengalaman merupakan kunci untuk menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas. BBPOM Aceh siap mendukung dan berbagi praktik baik yang telah kami lakukan, sehingga semakin banyak instansi yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Forum Konsultasi Publik tersebut menjadi wadah bagi penyelenggara layanan publik untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan serta penyempurnaan standar pelayanan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diskusi berlangsung interaktif dan diharapkan memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.
Discussion about this post