BANDA ACEH – Isu keamanan dan kenyamanan investasi di daratan Aceh kembali menjadi sorotan setelah pihak investor migas internasional Mubadala Energy disebut mempertanyakan aspek keamanan dalam rencana pengembangan proyek hulu migas di kawasan Blok Andaman.
Pernyataan tersebut mencuat dalam rapat migas Blok Andaman yang digelar Pemerintah Aceh di ruang rapat Sekretaris Daerah Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa pagi (23/06/2026). Rapat dipimpin Sekda Aceh M Nasir Syamaun dan dihadiri anggota DPR Aceh, SKPA, staf ahli Gubernur, akademisi, serta para pakar migas.
Dalam forum itu, terungkap adanya sejumlah pertemuan Tim PoD (Plan of Development) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman dengan SKK Migas dan Mubadala Energy. Dalam pertemuan tersebut, pihak Mubadala disebut mempersoalkan keamanan dan kenyaman berinvestasi di daratan Aceh.
“Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut,” kata Prof Dr Mahidin dari Tim PoD Pemerintah Aceh. “Padahal kita sudah jelaskan kondisi keamanan dan kenyaman di Aceh.”
Pernyataan tersebut memicu respons dari berbagai pihak dalam rapat yang menilai alasan itu tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail (Kak Iin), menilai isu tersebut berlebihan dan tidak berdasar.
“Terlalu mengada-ada. Buktinya, Medco (PT Medco E&P Malaka anak perusahaan PT Medco Energy Internasional Tbk.) beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka aman tenteram di sana,” kata Kak Iin.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh bersama peserta rapat juga menegaskan bahwa daerah ini memiliki catatan keamanan yang stabil berdasarkan sejumlah indikator, termasuk Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025 yang diterbitkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta data lembaga pemeringkat lainnya.
Rapat tersebut juga menjadi ajang penegasan dukungan terhadap Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang tengah mendorong agar hasil migas dari Blok Andaman dapat diproses di kawasan industri KEK Arun, Lhokseumawe.
“Kita wajib membantu beliau. Gubernur berjuang untuk ekonomi Aceh,” kata Prof Dr Jasman J Maruf, akademisi dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Sementara itu, menanggapi isu yang berkembang terkait kekhawatiran investor, Kepala Kepolisian Daerah Polda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa keamanan investasi di Aceh berada dalam kondisi aman dan terkendali.
“Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silahkan ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” kata Kapolda Marzuki di Banda Aceh, Selasa malam (23/06/2026).
Pernyataan Kapolda Marzuki ini menanggapi pertanyaan mengenai keamanan investasi yang muncul dalam rapat migas Blok Andaman di Pemerintah Aceh.
Ia menegaskan bahwa institusi kepolisian siap memberikan jaminan penuh terhadap keamanan seluruh investor yang beroperasi di Aceh, termasuk proyek strategis di sektor energi.
“Tak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan Pemerintah Aceh,” kata Kapolda.[]
Discussion about this post