MediaNanggroe.com – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional. Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan di tengah tantangan pengendalian inflasi pangan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan GPIPS tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat pasokan pangan secara struktural melalui pendekatan yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang digelar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/2).
“Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah,” ujar Ricky.
Berdasarkan data BI, inflasi nasional pada 2025 tercatat sebesar 2,92 persen (year-on-year) dan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1 persen. Namun, memasuki Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy) yang terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan upaya pengendalian inflasi pangan secara konsisten agar tetap terjaga pada kisaran 3,0–5,0 persen, sebagaimana amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI memaparkan tiga strategi utama GPIPS. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko iklim dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang lebih terkoordinasi antarwilayah dan antarwaktu.
Kedua, penguatan kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan efisiensi logistik serta optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang disinergikan dengan BUMN logistik. Ketiga, penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker.
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Ricky.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan berdaya tahan.
“Sumatera Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga nasional telah mendapatkan apresiasi nasional berupa penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia atas dukungan terhadap pencapaian swasembada pangan nasional 2025,” ujar Herman Deru.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP), dengan tiga pembaruan utama, yakni penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, pengendalian inflasi pangan yang lebih komprehensif, serta penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Kegiatan GPIPS Sumatera 2026 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis, meliputi penguatan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi risiko cuaca ekstrem, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
Sebagai pembuka rangkaian GPIPS Nasional 2026, kegiatan ini turut diisi dengan temu wicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi nasional melalui mitigasi risiko iklim dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
Discussion about this post