MediaNanggroe.com – Pemerintah Aceh menegaskan kesiapsiagaan penuh menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor di berbagai daerah. Instruksi ini dikeluarkan langsung oleh Gubernur Aceh kepada seluruh bupati dan wali kota agar menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi demi keselamatan masyarakat, ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
Instruksi tersebut menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025 mengenai kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. “Langkah ini penting sebagai strategi mitigasi agar pemerintah daerah lebih siap dan responsif dalam mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat,” kata MTA.
Gubernur memerintahkan seluruh bupati dan wali kota untuk segera melakukan pemetaan daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kajian risiko, mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta menyiagakan sumber daya perangkat daerah hingga sektor dunia usaha. “Semua elemen harus bergerak cepat dan terukur demi keselamatan warga, apalagi di kawasan berisiko tinggi,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan posko bencana dan melaksanakan apel kesiapsiagaan bersama TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan, dan unsur masyarakat. “Kesiapan lapangan akan menentukan kecepatan pertolongan, dan publikasi melalui media elektronik maupun cetak wajib dilakukan agar informasi tepat sasaran,” lanjut MTA.
Gubernur juga menginstruksikan pengendalian operasi penanggulangan bencana, kesiapan logistik dan peralatan, serta pemantauan kondisi cuaca secara real time berdasarkan data BMKG. “Pemda harus menyebarluaskan informasi berbasis data resmi BPBD, untuk mencegah simpang siur serta meningkatkan kewaspadaan warga,” ucapnya.
Pemerintah kabupaten/kota diminta mempercepat perbaikan infrastruktur serta normalisasi sungai guna mengendalikan banjir, rob, dan tanah longsor. “Pendataan korban, kerugian, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak juga harus dilakukan sesuai standar pelayanan minimal,” sambung MTA.
Selain itu, Gubernur menyoroti potensi terganggunya transportasi dan sistem logistik yang berdampak pada distribusi sembako. “Kami berharap seluruh pihak, termasuk swasta dan relawan, dapat berkoordinasi untuk menjamin kelancaran paket logistik kepada masyarakat terdampak,” imbuhnya.
Berdasarkan laporan BPBD kabupaten/kota, sejumlah daerah telah menetapkan status Siaga Darurat Hidrometeorologi, yakni Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. “Sementara wilayah terdampak terbanyak meliputi Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil, dengan kondisi terparah di Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Singkil,” kata MTA menjelaskan.
BPBA telah mengirim bantuan peralatan darurat ke kawasan terdampak terparah. “Sebanyak 500 life jacket, perahu poliethilen, dan mesin sudah disalurkan untuk mendukung proses evakuasi warga,” sebutnya.
Terkait gangguan listrik dan jaringan komunikasi akibat bencana, masyarakat diminta bersabar. “PLN dan perusahaan telekomunikasi sedang mengambil langkah cepat sebagai bagian dari respon penanggulangan bencana,” ujar MTA.
Saat ini tim Pemerintah Aceh masih berada di lapangan bersama tim kabupaten/kota. “Pendataan jumlah korban terdampak masih berlangsung, dan Pemerintah Aceh akan terus memastikan penanganan berjalan optimal hingga situasi kembali pulih,” pungkas Muhammad MTA.
Discussion about this post