LANGSA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh yang digelar di Kota Langsa, Senin (6/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pengendalian inflasi pangan, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan inflasi Aceh pada Juni 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebesar 0,56 persen (month to month/mtm) atau 5,84 persen (year on year/yoy). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi penyesuaian harga bensin nonsubsidi, masuknya musim tanam cabai merah dan padi, serta anomali cuaca yang sempat menghambat panen bawang merah dan aktivitas nelayan.
Secara wilayah, Kabupaten Aceh Tengah mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 7,25 persen (yoy), sedangkan Kabupaten Aceh Barat menjadi daerah dengan inflasi tahunan terendah sebesar 3,89 persen (yoy) seiring terjadinya deflasi pada bulan tersebut.
Meski demikian, Bank Indonesia optimistis tekanan inflasi dapat dikendalikan melalui penguatan koordinasi antarwilayah. Untuk itu, BI mendorong lima langkah strategis, yakni menjaga inflasi sesuai sasaran nasional 2,5±1 persen, melaksanakan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) atau operasi pasar secara tepat waktu dan tepat sasaran, memperkuat pasokan pangan melalui gerakan menanam berbasis komunitas, memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan subsidi ongkos angkut, memastikan keberadaan distributor atau off-taker di setiap wilayah, serta meningkatkan kualitas data neraca pangan daerah.
Selain pengendalian inflasi, HLM juga menyoroti percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Championship TP2DD 2025, sebanyak sembilan TP2DD di Aceh mengalami kenaikan peringkat, sementara sebelas TP2DD mencatat peningkatan skor dibandingkan periode sebelumnya.
Capaian tersebut diperkuat dengan hasil Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 2025 yang menunjukkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh telah berada pada kategori Digital dengan nilai indeks di atas 80 persen dalam implementasi kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Sejumlah inovasi digital juga terus dikembangkan di Aceh, di antaranya penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), digitalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi Seudati yang terintegrasi dengan e-Samsat, serta pengembangan aplikasi Syedara untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih terintegrasi.
Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan merupakan dua agenda penting yang saling melengkapi dalam mempercepat pemulihan ekonomi Aceh pascabencana.
Ia meminta seluruh TPID kabupaten/kota bersikap lebih preventif melalui perencanaan produksi, menjaga kelancaran distribusi, memperkuat cadangan pangan, serta mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh UMKM, petani, dan nelayan.
Dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah se-Aceh juga menandatangani tujuh komitmen bersama yang mencakup penguatan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, peningkatan ketahanan pangan, optimalisasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), percepatan implementasi ETPD, penguatan UMKM melalui digitalisasi keuangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta komitmen menjalankan seluruh program secara konsisten dan kolaboratif demi mewujudkan Aceh yang maju, Islami, bermartabat, dan sejahtera.
Bank Indonesia Aceh menyatakan optimistis sinergi bersama Pemerintah Aceh, BPS, Kementerian Keuangan, perbankan, Perum BULOG, KADIN, dan seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat stabilitas harga sekaligus mempercepat terbentuknya ekosistem digital keuangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi tersebut, BI berharap Aceh mampu meningkatkan prestasi pada ajang TPID Award maupun Championship TP2DD tingkat nasional sekaligus memperkokoh fondasi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Discussion about this post