• Beranda
  • Indeks
  • Mobile
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy
  • Redaksi Media Nanggroe
Selasa, 17 November 2026
Media Nanggroe
  • Login
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
Media Nanggroe
No Result
View All Result
Home Aceh Kutaraja

Jaksa Ungkap Fakta Perkara FD-AM, Unsur Jarimah Liwath Belum Terbukti

Lasdianto by Lasdianto
16 November 2026
in Kutaraja
Jaksa Ungkap Fakta Perkara FD-AM, Unsur Jarimah Liwath Belum Terbukti

BacaJuga :

Dituding Lindungi Mantan Kepala Inspektorat, Illiza: FD Sudah Dipecat!

Dituding Lindungi Mantan Kepala Inspektorat, Illiza: FD Sudah Dipecat!

15 November 2026
Bejat! Ayah Kandung Diduga Cabuli Anak Sejak MIN hingga SMP

Bejat! Ayah Kandung Diduga Cabuli Anak Sejak MIN hingga SMP

4 November 2026

BANDA ACEH – Penanganan perkara dugaan Jarimah Liwath yang menyeret mantan pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial F (57) dan seorang pria berinisial AM (22) menghadapi persoalan serius dalam pembuktian unsur tindak pidana. Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh mengungkapkan, hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum (JPU) menemukan bahwa unsur utama Jarimah Liwath sebagaimana diatur dalam Qanun Hukum Jinayat belum didukung alat bukti yang cukup.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Muhammad Kadafi, S.H., M.H., atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, melalui keterangan resmi Nomor PR-45/L.1.10.2/Dip.4/11/2026 tentang perkembangan penanganan perkara dugaan Jarimah Liwath atas nama tersangka F dan AM, Senin (16/11/2026).

Dalam keterangannya, Muhammad Kadafi menjelaskan, perkara tersebut merupakan hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Peristiwa yang menjadi objek penyidikan diduga terjadi pada 12 Agustus 2026 sekitar pukul 18.15 WIB, di sebuah ruang kerja kantor pemerintahan di Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterangan para tersangka, saksi, dan ahli dalam berkas perkara, JPU menemukan sejumlah fakta yang menjadi persoalan dalam pemenuhan unsur pidana yang disangkakan.

Dalam berkas perkara disebutkan, tersangka F diduga mengisap kemaluan tersangka AM menggunakan mulutnya hingga AM mengeluarkan air mani. Sementara itu, tersangka AM memegang dan menggosok kemaluan F menggunakan tangannya hingga F mengeluarkan air mani.

Namun, uraian perbuatan tersebut dinilai belum menunjukkan adanya tindakan memasukkan zakar ke dalam dubur laki-laki lain sebagaimana disyaratkan dalam definisi Jarimah Liwath.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Qanun Hukum Jinayat, Liwath merupakan perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Persoalan tersebut semakin mengemuka setelah dalam pemeriksaan lanjutan, tersangka AM secara tegas menyangkal adanya tindakan memasukkan zakar ke dalam dubur, baik yang dilakukan F maupun dirinya.

Selain itu, para saksi yang diperiksa penyidik tidak melihat secara langsung perbuatan yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Dengan demikian, keterangan para saksi dalam berkas perkara belum memberikan keterangan langsung mengenai adanya tindakan penetrasi sebagaimana unsur yang harus dibuktikan.

Keterangan ahli kedokteran forensik juga menjadi salah satu pertimbangan JPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan, temuan medis yang diperiksa tidak dapat dipastikan berasal dari peristiwa yang terjadi pada 12 Agustus 2026. Karena itu, temuan tersebut belum dapat memastikan adanya tindakan sebagaimana disyaratkan dalam unsur Jarimah Liwath.

Bahkan, ahli hukum Islam yang dihadirkan penyidik memberikan pendapat bahwa perbuatan yang terungkap dalam pemeriksaan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai Jarimah Liwath berdasarkan definisi dalam Qanun Hukum Jinayat.

Berdasarkan kelima hal tersebut, JPU menilai unsur utama berupa tindakan memasukkan zakar ke dalam dubur laki-laki lain belum didukung alat bukti yang cukup.

Menurut Kejaksaan, persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya aktivitas seksual, melainkan apakah perbuatan yang ditemukan sesuai dengan rumusan Jarimah Liwath sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Qanun.

Dalam hal ini, JPU terikat pada asas legalitas. Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur secara jelas sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum tidak boleh memperluas pengertian suatu tindak pidana untuk mencakup perbuatan lain yang tidak termasuk dalam rumusan pasalnya.

Kejari Banda Aceh juga menjelaskan bahwa proses penanganan perkara telah melalui sejumlah tahapan sejak Agustus 2026. Pada 18 Agustus 2026, Kejaksaan menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik dan pada hari yang sama menunjuk tim jaksa peneliti melalui penerbitan P-16.

Selanjutnya, pada 21 Agustus 2026, penyidik dan JPU melakukan koordinasi awal. Dalam koordinasi tersebut, JPU telah menyampaikan pentingnya pembuktian unsur Jarimah Liwath sebagaimana dirumuskan dalam Qanun Hukum Jinayat.

Berkas perkara tahap pertama diterima JPU pada 8 September 2026 untuk dilakukan penelitian terhadap kelengkapan formil dan materiil. Namun, setelah penelitian, pada 14 September 2026 JPU menerbitkan P-18 yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap.

Perkara kemudian diekspose di hadapan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh pada 18 September 2026. Tiga hari kemudian, tepatnya 21 September 2026, JPU mengembalikan berkas perkara kepada penyidik melalui P-19 dengan memberikan 17 petunjuk untuk dilengkapi.

Menindaklanjuti petunjuk tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap kedua tersangka serta meminta keterangan ahli hukum Islam, ahli kedokteran forensik, dan ahli hukum pidana.

Pada 19 Oktober 2026, perkara kembali diekspose di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Pada hari yang sama, dilakukan koordinasi lanjutan antara penyidik dan JPU untuk membahas perkembangan pemenuhan petunjuk dan hasil penyidikan.

Namun, melalui surat tertanggal 28 Oktober 2026, penyidik menyampaikan bahwa unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat belum dapat dipenuhi karena tidak terakomodasi dalam rumusan Qanun. Penyidik juga menyatakan bahwa proses penyidikan telah dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan penelitian lanjutan pada 9 November 2026, JPU kembali menyampaikan bahwa kedua berkas perkara masih belum dapat dinyatakan lengkap karena terdapat persoalan mendasar dalam pembuktian unsur tindak pidana yang disangkakan.

Koordinasi kembali dilakukan pada 12 November 2026 dan berlanjut hingga 16 November 2026. Dalam koordinasi terakhir, JPU kembali mengembalikan berkas perkara kepada penyidik melalui berita acara koordinasi sebagai tindak lanjut hasil pembahasan dan penelitian.

Dengan demikian, hingga 16 November 2026, kedua berkas perkara tersebut belum dinyatakan lengkap atau belum diterbitkan P-21.

Tidak hanya meneliti pasal yang disangkakan penyidik, JPU juga menguji kemungkinan penerapan ketentuan pidana lainnya, khususnya ketentuan mengenai kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hasil penelaahannya, JPU menguji Pasal 406 KUHP yang mengatur perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum atau di hadapan orang lain yang hadir tanpa kemauannya.

Berdasarkan fakta dalam berkas perkara, peristiwa terjadi di dalam ruangan tertutup yang dikunci dari dalam dan tidak terdapat orang lain yang hadir di dalam ruangan selain kedua tersangka. Dengan demikian, unsur dilakukan di muka umum atau di hadapan orang lain yang hadir tanpa kemauannya dinilai belum terpenuhi.

JPU juga menelaah Pasal 414 ayat (1) KUHP yang mengatur perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya apabila dilakukan di depan umum, secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dipublikasikan sebagai muatan pornografi.

Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan yang diuraikan dalam berkas perkara tidak dilakukan di depan umum, tidak disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tidak dipublikasikan sebagai muatan pornografi.

Sementara itu, Pasal 415 KUHP mengatur perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, atau terhadap seseorang yang diketahui atau patut diduga masih anak.

Dalam perkara ini, kedua tersangka masing-masing berusia 57 tahun dan 22 tahun serta berdasarkan berkas perkara berada dalam keadaan sadar. Atas dasar itu, JPU menilai unsur mengenai keadaan korban sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum terpenuhi.

Kejari Banda Aceh menegaskan bahwa JPU telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai mekanisme hukum, mulai dari menerima SPDP, menunjuk jaksa peneliti, meneliti berkas perkara, memberikan 17 petunjuk melalui P-19, hingga melakukan koordinasi dan ekspose perkara.

Kejaksaan juga membantah adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu dalam penanganan perkara tersebut. Standar pembuktian yang sama, menurut Kejaksaan, diterapkan terhadap setiap orang tanpa memandang jabatan, kedudukan maupun latar belakangnya.

Sebagai bentuk konsistensi, JPU turut merujuk perkara Jarimah Liwath lainnya yang telah diputus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh melalui Putusan Nomor 16/JN/2025/MS.Bna.

Dalam perkara tersebut, unsur perbuatan memasukkan zakar ke dalam dubur terbukti melalui keterangan saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya.

Menurut Kejaksaan, perbedaan hasil penanganan bukan didasarkan pada siapa pihak yang terlibat, melainkan pada perbedaan fakta dan kekuatan pembuktian dalam masing-masing perkara.

JPU juga menyampaikan tidak akan menerbitkan petunjuk ulang atas persoalan yang sama apabila tidak terdapat kemungkinan pemenuhan unsur melalui alat bukti tambahan. Adapun tindak lanjut penyidikan, termasuk kemungkinan penghentian penyidikan, tetap merupakan kewenangan penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kejaksaan menilai perkara ini juga menjadi bahan evaluasi mengenai pentingnya penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat oleh pihak yang berwenang agar rumusan hukum memberikan kepastian dan mampu menjangkau perbuatan yang memang dikehendaki untuk diatur. Namun, setiap perubahan peraturan tetap harus berpedoman pada asas legalitas dan tidak dapat diberlakukan surut.

Kejari Banda Aceh menegaskan bahwa belum terpenuhinya unsur Jarimah Liwath bukan berarti membenarkan perbuatan yang terjadi. Penilaian moral terhadap suatu perbuatan harus dibedakan dari pembuktian unsur tindak pidana.

Kejaksaan menyatakan tetap berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, objektif, independen, transparan, dan akuntabel. Menurut Kejaksaan, profesionalitas tidak diukur dari seberapa cepat seseorang dituntut atau seberapa keras suatu perkara diproses, melainkan dari sejauh mana setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Previous Post

Pengguna Mobile Banking Tembus 11 Juta, BSI Perkuat Pertumbuhan Dana Murah

Berita Lainnya

Dituding Lindungi Mantan Kepala Inspektorat, Illiza: FD Sudah Dipecat!

Dituding Lindungi Mantan Kepala Inspektorat, Illiza: FD Sudah Dipecat!

15 November 2026

BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, akhirnya buka suara menanggapi polemik penanganan kasus dugaan jarimah liwath...

Bejat! Ayah Kandung Diduga Cabuli Anak Sejak MIN hingga SMP

Bejat! Ayah Kandung Diduga Cabuli Anak Sejak MIN hingga SMP

4 November 2026

BANDA ACEH – Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh mengungkap kasus dugaan tindak pidana pemerkosaan...

Gelapkan Motor Mahasiswi, Pria di Banda Aceh Ditangkap Polisi, Scoopy Digadaikan Berulang Kali

Gelapkan Motor Mahasiswi, Pria di Banda Aceh Ditangkap Polisi, Scoopy Digadaikan Berulang Kali

1 November 2026

Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial EPA (45), warga Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Banda...

Load More

Discussion about this post

BERITA TERKINI

Jaksa Ungkap Fakta Perkara FD-AM, Unsur Jarimah Liwath Belum Terbukti

Jaksa Ungkap Fakta Perkara FD-AM, Unsur Jarimah Liwath Belum Terbukti

16 November 2026
Pengguna Mobile Banking Tembus 11 Juta, BSI Perkuat Pertumbuhan Dana Murah

Pengguna Mobile Banking Tembus 11 Juta, BSI Perkuat Pertumbuhan Dana Murah

16 November 2026
BSI Aktifkan Posko Resilience di Aceh, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

BSI Aktifkan Posko Resilience di Aceh, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

16 November 2026
PWI Pusat Pastikan Konferprov PWI Aceh Jalan, Nasir Nurdin Tetap Bisa Maju

PWI Pusat Pastikan Konferprov PWI Aceh Jalan, Nasir Nurdin Tetap Bisa Maju

16 November 2026
Dituding Lindungi Mantan Kepala Inspektorat, Illiza: FD Sudah Dipecat!

Dituding Lindungi Mantan Kepala Inspektorat, Illiza: FD Sudah Dipecat!

15 November 2026
  • Komitmen Kampanyekan Anti Korupsi, Bank Aceh Raih Penghargaan KPK

    Komitmen Kampanyekan Anti Korupsi, Bank Aceh Raih Penghargaan KPK

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hadapi PSPS Pekanbaru, Seluruh Pemain Persiraja Komitmen Berjuang Maksimal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Foto Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Gedung BMA

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aceh Raih Emas di Ajang Senam Jantung Sehat di Lombok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Media Nanggroe

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Navigate Site

  • Home
  • Redaksi Media Nanggroe
  • Indeks
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Opini

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In