MediaNanggroe.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengimbau, seluruh kepala daerah menjaga kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan kasus COVID-19 di tiap daerah. Dengan cara mempelajari kejadian kenaikan kasus wabah global dari negara-negara lain.
“Saya ingat di bulan Januari, saat itu India berhasil menurunkan sampai ke 10 ribu kasus per hari. Tetapi kita tahu hari-hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350 ribu kasus aktif per hari. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semua,” ujar Presiden melalui siaran pers yang diterima Kamis (29/4/2021).
Presiden mengatakan, sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, kabupaten, atau kota, kepala daerah harus tetap memantau dinamika penyebaran COVID-19 dan jangan lengah. Apabila diketahui terjadi peningkatan kasus, maka segera upayakan penanganan agar dapat langsung menekan penyebaran.
Menjelang perayaan Idulfitri mendatang, Kepala Negara juga meminta kehati-hatian para kepala daerah. Sebagaimana yang diketahui, tahun 2020 kemarin, terdapat empat masa libur yang kemudian diiringi dengan peningkatan kasus yang cukup tajam.
“Ingat tahun lalu? Ada empat libur panjang yang kenaikannya sangat melompat. Idufitri tahun lalu naik sampai 93 persen, libur Agustus tahun lalu naik sampai 119 persen, libur Oktober naik 95 persen, libur tahun baru kemarin naik sampai 78 persen. Oleh sebab itu, hati-hati,” ucap Presiden.
Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus penularan, Presiden meminta para kepala daerah untuk intens menyosialisasikan kebijakan peniadaan mudik dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
“Sebelum ada larangan mudik, yang mau mudik itu 89 juta orang, kurang lebih 33 persen dari penduduk kita. Begitu ada larangan mudik, turun menjadi 11 persen, tetapi angkanya masih 29 juta. Begitu kita sosialisasi, kita sampaikan, gubernur, bupati, wali kota juga menyampaikan mengenai larangan mudik, turun menjadi 7 persen, tapi angkanya juga masih besar 18,9 juta orang yang masih akan mudik,” tuturnya.
Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan agar kegiatan vaksinasi massal di daerah tetap berjalan. Pemerintah pusat dalam hal ini akan berupaya keras untuk menyiapkan vaksin yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh daerah. Sedangkan pemerintah daerah diharapkan untuk dapat segera melakukan penyuntikan dosis vaksin kepada masyarakat yang menjadi prioritas pemberian vaksin.
“Vaksinasi di daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah bagaimana menyiapkan vaksinnya. Tapi kalau ada vaksin jangan sampai ada yang distok, stok itu cukup 5 persen. Segera disuntikkan ke masyarakat dan target prioritas,” ucap Presiden.
Discussion about this post