MediaNanggroe.com, Banda Aceh – Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki membagikan surat keputusan (SK) pengangkatan tenaga kesehatan (nakes) berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) secara simbolis pada 18 Juli 2023 lalu. Ternyata, hanya SK. Pemerintah Aceh belum menyediakan anggaran untuk membayar gaji mereka.
Terkait belum tersedianya gaji nakes PPPK diakui Kasubbag Infomasi Komunikasi dan Kerja Sama RSUDZA, Rahmady, yang dikonfirmasi media ini, Rabu (5/9/2023). Para nakes yang telah diberikan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai 1 Agustus 2023 berjumlah 1.079 orang.
Menurut dia, gaji para nakes PPPK RSUDZA itu akan diusulkan dalam APBA Perubahan nantinya. “Pembayaran gaji kawan-kawan PPPK akan dilakukan setelah pengesahan APBAP,” kata Rahmady.
Melansir Kabaraktual.id jaringan mediananggroe.com yang tergabung dalam AMSA, Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Usman Lamreung yang diminta pendapatnya soal penganggaran gaji nakes PPPK menyayangkan cara kerja Pemerintah Aceh, khusus manajemen RSUZA. “Bagaimana mungkin menyuruh orang bekerja tanpa gaji,” tanya akademisi Universitas Abulyatama Aceh ini, Rabu (6/9/2023).
Menurut Direktur Emirates Development Research (EDR) ini apa yang terjadi pada penganggaran di RSUZA memberi gambaran bagaimana buruknya sistem perencanaan SKPA. Harusnya, kata Usman, untuk kebutuhan yang sudah terlihat sejak jauh-jauh hari sudah dialokasikan dana dari awal. “Ini benar-benar konyol,” tambahnya.
Sebagai akademisi, ia meminta Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Pj Guberur Achmad Marzuki menunjukkan kinerja yang lebih professional, tidak amatiran. “Buruh proyek saja langsung dibayar gaji setelah selesai bekerja. Ini mereka mengerjakan tugas kemanusiaan yang menyangkut keselamatan dan nyawa orang, kenapa dianggap sepele?” tandas Usman.
Ia berharap, pola kerja yang konyol seperti itu tidak terulang lagi pada berbagai SKPA lainnya untuk masa-masa yang akan datang. “Pemerintah Aceh harus bisa memilah mana yang harus jadi prioritas, mana yang utama, dan mana yang harus ditunda,” ucap pengamat ini.
Dia kemudian menyinggung penganggaran instansi lain yang begitu boros menggunakan APBA. “Coba lihat, ada SKPA yang menghabiskan dana miliaran rupiah hanya untuk sebuah kegiatan festival dan bersifat rekreasi. Kan aneh, untuk bayar nakes tidak ada dana,” pungkasnya.[]
Discussion about this post