MediaNanggroe.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana, khususnya pemindahan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara), serta memastikan kesiapan logistik sebelum bulan suci Ramadhan.
Instruksi tersebut disampaikan M. Nasir dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana dan kesiapan Ramadhan yang digelar di Banda Aceh, Senin (16/2). Pemerintah Aceh menegaskan fokus utama saat ini adalah kepastian tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Dalam arahannya, M. Nasir menyatakan bahwa stabilitas kebutuhan pokok dan kelayakan hunian merupakan prioritas utama menjelang Ramadhan. Hingga saat ini, sebanyak 6.060 unit huntara telah dibangun, namun masih terdapat warga yang bertahan di tenda darurat.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” tegas M. Nasir.
Selain pembangunan huntara, pemerintah juga telah merampungkan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Sementara bagi warga yang masih menunggu proses pembangunan, pemerintah memastikan Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang tetap disalurkan.
Terkait penyaluran bantuan, M. Nasir mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, BNPB, dan Kementerian Sosial. Ia meminta distribusi logistik dilakukan berbasis data yang terverifikasi dan diperbarui secara berkala.
“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” ujar M. Nasir.
Di sektor kesehatan, Sekda Aceh menyebutkan 307 dari 309 Puskesmas telah kembali beroperasi. Namun, ia meminta penguatan layanan kesehatan hingga tiga bulan ke depan, khususnya di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues, termasuk layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan.
Pada sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75 persen. M. Nasir menginstruksikan agar kebutuhan siswa, seperti buku dan seragam, segera dipenuhi melalui koordinasi dengan Dinas Sosial.
Pemerintah Aceh juga menargetkan seluruh akses jalan desa kembali normal dalam satu bulan ke depan. Jembatan Bailey diprioritaskan sebagai solusi sementara dan ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Di sektor pengairan, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir pada akhir Februari 2026 untuk mengairi sekitar 7.000 hektare sawah guna mendukung ketahanan pangan.
Mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan, pemerintah akan menggelar operasi pasar. M. Nasir juga meminta PLN memberikan kebijakan khusus bagi masyarakat terdampak bencana.
Seiring peringatan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, Sekda Aceh meminta tim SAR tetap siaga 24 jam serta memperkuat sistem mitigasi bencana.
“Kita akan menyurat resmi ke PLN pusat untuk mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak,” pungkas M. Nasir. (***)
Discussion about this post