Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh), Riyanto, menerima kunjungan Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam rangka Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Ruang Rapat Pimpinan BBPOM Aceh, Senin (21/09/2026).
Visitasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 untuk melihat secara langsung komitmen, implementasi, inovasi, serta strategi BBPOM Aceh dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat.
Kegiatan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh, Sabri, didampingi Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik, M. Nasir, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Vicky Bastianda, serta Tenaga Ahli Monev KIP 2026, Mariati dan Nasir Nurdin.
Dalam paparannya, Riyanto menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik di BBPOM Aceh dibangun melalui komitmen kelembagaan, penguatan tata kelola PPID, pemanfaatan kanal digital, pengembangan inovasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan PPID di lingkungan BPOM yang didukung dengan regulasi, struktur PPID, maklumat pelayanan, SOP pengelolaan informasi publik, serta alur pelayanan informasi.
“Keterbukaan informasi publik bagi BBPOM Aceh bukan hanya mengenai penyediaan informasi, tetapi bagaimana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, kami terus memperkuat pelayanan PPID melalui digitalisasi, inovasi, kolaborasi, serta penyampaian informasi yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Riyanto.
Perkuat Keterbukaan Melalui Inovasi
Riyanto menjelaskan, implementasi keterbukaan informasi publik BBPOM Aceh dilakukan melalui berbagai kanal, di antaranya subsite aceh.pom.go.id dan aplikasi PPID BPOM Mobile, termasuk publikasi informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang wajib diumumkan secara berkala maupun serta-merta, serta daftar informasi publik.
Selain kanal informasi, BBPOM Aceh juga menghadirkan berbagai inovasi yang menggabungkan pemanfaatan teknologi dengan pendekatan yang dekat dengan karakteristik masyarakat Aceh.
Salah satunya adalah SANGER Ureueng Aceh, inovasi pengawasan dan edukasi pangan aman di warung kopi yang merupakan pusat interaksi sosial khas masyarakat Aceh. Program tersebut dikembangkan sebagai pendekatan berbasis local wisdom dan telah mengintervensi 1.540 warung kopi se-Aceh sejak 2022.
Selain SANGER, BBPOM Aceh juga memaparkan sejumlah inovasi lainnya, seperti KORPORASI, JANET, ATM BPOM, SIGARANG, MALAHAYATI, E-JAMEE, AKU BPOM, BERSAMA UMKM, dan KUIS PINTAR yang dikembangkan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendekatkan BBPOM Aceh dengan masyarakat.
Komisi Informasi Aceh Berikan Apresiasi
Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh, Sabri, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan BBPOM Aceh dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.
Apresiasi tersebut mencakup komitmen kelembagaan, inovasi pelayanan informasi, serta upaya BBPOM Aceh dalam mengembangkan berbagai kanal komunikasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Vicky Bastianda, berharap capaian dan komitmen keterbukaan informasi yang telah dibangun BBPOM Aceh dapat terus dipertahankan dan dikembangkan.
“Kami berharap keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan baik ini dapat terus dijaga. Semangat keterbukaan informasi tersebut juga diharapkan dapat dibagikan kepada SKPA maupun instansi vertikal lainnya, sehingga semakin banyak badan publik yang memiliki komitmen kuat dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” ujar Vicky.
Inovasi Berbasis Kearifan Lokal Jadi Perhatian
Tenaga Ahli Monev KIP 2026 sekaligus Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Nasir Nurdin, turut memberikan apresiasi terhadap kreativitas BBPOM Aceh dalam mengembangkan inovasi komunikasi publik.
Menurutnya, penggunaan akronim yang mengangkat kearifan lokal Aceh, seperti MALAHAYATI, E-JAMEE, SANGER Ureueng Aceh, dan SIGARANG, menjadi salah satu hal menarik dalam pendekatan komunikasi BBPOM Aceh kepada masyarakat.
“Tim kreatif BBPOM Aceh sangat inovatif. Hal tersebut terlihat dari berbagai akronim yang menggunakan local wisdom, seperti Malahayati, E-Jamee, SANGER Ureueng Aceh, SIGARANG, dan lainnya. Ini menjadi sesuatu yang menarik dalam membangun komunikasi dengan masyarakat,” ungkap Nasir Nurdin.
Nasir Nurdin juga menilai pengalaman BBPOM Aceh dalam membangun hubungan dengan media menjadi salah satu kekuatan dalam penyebarluasan informasi publik.
“Pengalaman pers menjadikan BBPOM Aceh sebagai salah satu sumber berita yang baik. Semoga hal ini dapat terus dipertahankan dan kolaborasi dengan media mainstream semakin diperkuat. Kami juga siap berkolaborasi dan belajar dari kerja kreatif BBPOM Aceh agar dapat menjadi contoh dalam pengelolaan komunikasi publik,” lanjutnya.
SANGER Ureueng Aceh Jadi Salah Satu Inovasi yang Dibahas
Tenaga Ahli Monev KIP 2026, Mariati, turut membahas inovasi SANGER Ureueng Aceh sebagai salah satu pendekatan komunikasi dan edukasi publik berbasis kearifan lokal.
Dalam paparan BBPOM Aceh, SANGER dikembangkan sebagai program inovasi pengawasan dan edukasi pangan aman di warung kopi, dengan melibatkan warung kopi sebagai ruang interaksi sosial masyarakat Aceh. Program ini juga dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Pramuka SAKA POM.
KIP: Hak Masyarakat dan Kewajiban Badan Publik
Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik, M. Nasir, juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan visitasi di BBPOM Aceh. Ia menyampaikan bahwa dalam proses visitasi tidak terdapat hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
M. Nasir juga menyoroti adanya dukungan anggaran khusus untuk PPID di BBPOM Aceh sebagai salah satu hal yang perlu dipertahankan. Menurutnya, dukungan sumber daya merupakan bagian penting untuk memastikan keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yakni hak masyarakat untuk mengetahui informasi dan kewajiban badan publik untuk memberikan informasi.
“Keterbukaan informasi publik memiliki dua sisi, yaitu hak masyarakat untuk tahu dan kewajiban badan publik untuk memberitahu. Apa yang sudah dilakukan BBPOM Aceh ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh yang dapat ditiru oleh badan publik lainnya,” ujar M. Nasir.
M. Nasir juga memberikan sejumlah masukan untuk pengembangan keterbukaan informasi BBPOM Aceh pada tahun berikutnya. Di antaranya, mendorong adanya inovasi baru dalam penyampaian informasi berkala dan serta-merta melalui pemanfaatan aplikasi atau sistem notifikasi yang lebih proaktif, serta penyusunan buku saku informasi yang dikecualikan sebagai panduan dalam pengelolaan informasi publik.
Menuju Keterbukaan Informasi yang Semakin Proaktif
Dalam paparannya, BBPOM Aceh juga menyampaikan strategi pengembangan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2027. Beberapa di antaranya meliputi pengembangan inovasi baru, peningkatan kapasitas SDM PPID, penguatan digitalisasi layanan informasi, penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi yang inklusif, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Strategi penyebarluasan informasi juga diarahkan melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan subsite dan media sosial, serta pendekatan jemput bola melalui inovasi seperti SANGER, KORPORASI, dan MALAHAYATI.
Riyanto berharap visitasi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses evaluasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperoleh masukan dan memperkuat kualitas pengelolaan informasi publik di BBPOM Aceh.
“Kami berharap masukan dari Komisi Informasi Aceh dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan bagi BBPOM Aceh untuk terus menghadirkan keterbukaan informasi publik yang semakin transparan, inklusif, responsif, dan mudah diakses. Ke depan, kami akan terus mengembangkan inovasi dan memperkuat kolaborasi agar informasi yang disampaikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” harap Riyanto.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya BBPOM Aceh untuk memastikan keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Discussion about this post