MediaNanggroe.com – Pemerintah Aceh hanya mampu membangun 2.000 unit rumah layak huni dari target semula 3.000 unit pada tahun 2025. Kekurangan anggaran menjadi alasan utama terpangkasnya proyek ini, meski kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin dan mantan kombatan di Aceh masih sangat mendesak. Dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp204 miliar, hanya cukup untuk membiayai pembangunan 2.000 unit rumah, sementara sisanya sebanyak 1.000 unit terpaksa ditunda tanpa kejelasan waktu realisasi. Kondisi ini mempertegas lemahnya komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi warga yang paling membutuhkan.
Hal ini terungkap pada saat wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Aceh Kamis, 19 Juni 2025. Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Aceh di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, dibahas berbagai persoalan dan peluang dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk usulan renovasi dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan mantan kombatan.
Wamen didampingi sejumlah pejabat dari kementeriannya, seperti Sesditjen Perumahan Perdesaan, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, dan Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan. Sementara dari Pemerintah Aceh hadir Asisten III Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aznal Zahri, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) lainnya.
Dalam laporannya, Muhammad Diwarsyah menyebutkan bahwa meski pembangunan rumah bagi korban tsunami telah selesai dengan total 140 ribu unit dan dana lebih dari US$ 6,7 miliar, kebutuhan akan rumah layak huni di Aceh belum berakhir.
“Tahun ini pemerintah Aceh hanya mampu membangun 2.000 unit rumah dari target awal 3.000 karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Selain masyarakat umum, kebutuhan rumah juga mendesak bagi mantan kombatan. Menurutnya, lebih dari 1.500 eks kombatan belum memiliki rumah layak huni dan saat ini sudah terdata secara administratif.
Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri, menjelaskan bahwa sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit rumah layak huni di seluruh kabupaten/kota dengan total anggaran lebih dari Rp3,1 triliun. Penerima manfaat mencakup fakir, miskin, penyandang disabilitas, serta anak yatim dan piatu.
“Tahun ini dialokasikan pembangunan 2.000 unit rumah dengan anggaran Rp204 miliar. Sudah 1.470 calon penerima diverifikasi. Data penerima dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” kata Aznal.
Ia juga menyebut bahwa Pemerintah Aceh mengusulkan tambahan dukungan pembangunan dari pusat untuk 100 ribu unit rumah dalam jangka panjang, guna menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Menanggapi hal tersebut, Wamen Fahri Hamzah menekankan pentingnya rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai aset produktif yang menjadi dasar aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah ingin rumah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Maka penting bagi daerah untuk memastikan rakyat memiliki tanah untuk tempat tinggal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas kawasan permukiman yang dulu dibangun pascatsunami agar tidak menjadi kawasan kumuh. Renovasi diperlukan agar lingkungan tetap layak huni.
“Aceh punya pengalaman luar biasa dalam pembangunan perumahan. Ini bisa jadi pelajaran nasional dalam menata kota di masa depan. Jangan biarkan kota tumbuh tanpa arah. Tata ruang dan desain kawasan harus disiapkan sejak awal,” tegasnya.
Wamen juga mengungkapkan bahwa tahun ini pemerintah pusat menargetkan renovasi 2 juta rumah di seluruh Indonesia, naik signifikan dari sebelumnya yang hanya mampu merenovasi sekitar 140 ribu unit per tahun. Ia mendorong pemerintah daerah, termasuk Aceh, untuk menyatakan kesanggupan menyerap anggaran renovasi sebanyak mungkin.
“Kami sedang siapkan mekanisme teknis dan keuangan bersama Kemenkeu. Kami berharap Aceh bisa menyerap lebih banyak tahun ini. Khususnya daerah-daerah yang dulu terdampak tsunami,” ujarnya.
Selain renovasi rumah, ia menyoroti pentingnya renovasi kawasan. Menurutnya, usulan perbaikan kawasan harus datang dari pemerintah daerah karena mereka yang paling tahu kondisi di lapangan.
“Kami siap mendukung. Tapi yang mengusulkan harus siap dengan rencana teknis yang matang. Setiap kawasan akan mendapat anggaran sekitar Rp20–22 miliar. Ini harus menopang ekonomi lokal, apalagi untuk daerah pesisir,” kata Fahri. []
Discussion about this post