MediaNanggroe.com– Penguatan mutu pelayanan dan keberlanjutan finansial program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menjadi fokus transformasi jaminan sosial kesehatan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat BPJS Kesehatan, Afrizayanti Dalam forum Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (P2B2 PABI) XXIII Tahun 2026 yang diselenggarakan di Banda Aceh. Pada kesempatan tersebut, Afrizayanti juga melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoA) antara BPJS Kesehatan PABI pada Sabtu (12/9).
Pada paparannya, Afrizayanti mengusung tajuk “Kebijakan JKN dalam Pelayanan Bedah: Efisiensi Pembiayaan Berbasis Mutu dan Tantangan Implementasi KRIS” yang menegaskan pentingnya pergeseran paradigma pelayanan kesehatan demi menjaga stabilitas sistem asuransi sosial Kesehatan nasional.
“BPJS Kesehatan kini tengah mengarahkan fokus secara masif untuk mendorong implementasi perawatan berbasis nilai atau Value-Based Health Care (VBHC), khususnya dalam sektor pelayanan bedah. Melalui pendekatan ini, skema pembiayaan bertransisi dari metode konvensional berbasis prosedur yang terfragmentasi menuju sistem pembiayaan yang berorientasi penuh pada hasil klinis nyata yang dirasakan langsung oleh pasien,” ungkap Afrizayanti di hadapan para dokter spesialis bedah yang hadir dalam forum tersebut.
Saat ini lanjut Afrizayanti, tidak bisa lagi hanya fokus pada berapa banyak tindakan bedah yang dilakukan, melainkan bagaimana kualitas hasil klinis yang diterima oleh pasien pasca operasi. Transformasi menuju Value-Based Health Care ini adalah komitmen BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berbanding lurus dengan peningkatan derajat kesehatan peserta.
Ia mensmbahkan, urgensi pembenahan sistem pembiayaan ini kian mendesak seiring dengan terjadinya lonjakan biaya pelayanan kesehatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Total pembiayaan pelayanan kesehatan nasional pada tahun 2025 tercatat telah menembus angka Rp191,3 Triliun, sebuah kenaikan drastis jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp108,8 Triliun. Dari total anggaran tersebut, beban pembiayaan masih sangat didominasi oleh pelayanan di tingkat rumah sakit atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang menyerap porsi hingga 87,1 persen atau setara dengan Rp166,6 Triliun.
“Sementara itu, alokasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) selaku layanan primer hanya menyerap 12,9 persen atau sekitar Rp24,7 Triliun. Ketimpangan struktur biaya ini memperkuat komitmen BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan kembali peran FKTP sebagai gatekeeper melalui penguatan program promotif dan preventif perorangan demi menekan laju rujukan yang tidak diperlukan,” kata Afrizayanti.
Afrizayanti menjelaskan, BPJS Kesehatan mengembangkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan program JKN. Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi Organisasi Profesi menjadi salah satu peluang strategis dalam pengembangannya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi G. Sadikin mengungkapkan bahwa posisi BPJS Kesehatan adalah sebagai penyeimbang dalam Program JKN. Untuk diketahui total belanja Kesehatan meningkat dari tahun 2020, pada tahun 2025 terjadi peningkatan 17,7% atau menjadi 664 Triliun. Oleh karena itu menurut dirinya butuh titik keseimbangan antara pemberi pelayanan kesehatan dan BPJS Kesehatan selaku pembayar atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sehingga fungsi kontrol ini tetap berjalan.
“BPJS Kesehatan tidak menentukan PNPK, PNPK ditentukan oleh Kemenkes dan Kemenkes berdasarkan kolegium dan selanjutnya menjadi regulasi yang diterapkan secara nasional oleh BPJS Kesehatan,” jelas Budi.
Budi berharap dukungan dari teman-teman dokter khususnya dokter bedah untuk mengedukasi kepada pasien bahwa dengan iuran JKN yang sangat rendah sudah dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal terutama bagi penderita penyakit berbiaya tinggi.(rq)
Discussion about this post