MediaNanggroe.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mengungkap bahwa dana Non Kapitasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Aceh Selatan tidak dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Temuan ini disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 24.A/LHP/XVIII.BAC/06/2025 tertanggal 19 Juni 2025.
Dalam laporan tersebut, BPK menjelaskan bahwa Prolanis merupakan program pelayanan kesehatan proaktif bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis, dan pelaksanaannya melibatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta BPJS Kesehatan. Namun, hasil pemeriksaan BPK atas dokumen keuangan 19 UPTD Puskesmas di Aceh Selatan menunjukkan bahwa dana Prolanis sebesar Rp467.959.100 pada tahun anggaran 2024 tidak dicatat dalam APBK dan dikelola langsung oleh puskesmas.
Dana Langsung Ditransfer ke Rekening Puskesmas
Menurut laporan BPK, dana Non Kapitasi tersebut ditransfer langsung oleh BPJS Kesehatan ke rekening bendahara masing-masing UPTD Puskesmas, berdasarkan klaim kegiatan yang diajukan. Kepala UPTD Puskesmas Tapaktuan, Lhok Bengkuang, dan Sedar menyampaikan kepada BPK bahwa mereka menunjuk penanggung jawab Prolanis melalui surat keputusan. Setelah kegiatan selesai, dana ditarik tunai oleh bendahara untuk diserahkan ke penanggung jawab kegiatan.
Tidak Masuk Dalam Mekanisme Keuangan Daerah
BPK menyatakan dalam laporannya bahwa mekanisme tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan bendahara puskesmas mengakui bahwa dana tersebut tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tidak dianggarkan dalam APBK Kabupaten Aceh Selatan. Bahkan, hingga saat pemeriksaan dilakukan, belum ada Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan Dana Non Kapitasi Prolanis.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan, sebagaimana dicatat BPK dalam laporannya, juga mengaku tidak mengetahui dan tidak memahami mekanisme pengelolaan dan penganggaran dana Non Kapitasi Prolanis tersebut.
BPK: Tidak Sesuai Aturan Perundang-Undangan
Dalam LHP tersebut, BPK menilai bahwa kondisi ini bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:
-
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBK dan disalurkan melalui RKUD.
-
Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa dana Non Kapitasi pada FKTP milik pemerintah daerah harus mengikuti aturan pengelolaan keuangan daerah dan perlu diusulkan dalam RKA-DPA Dinas Kesehatan.
-
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur bahwa pembayaran dana Non Kapitasi adalah bentuk klaim berdasarkan layanan yang diberikan, dan pengelolaannya harus sesuai peraturan keuangan daerah.
Dampak: Kurang Saji dalam Laporan Keuangan
BPK mencatat bahwa akibat tidak dicatatnya dana tersebut dalam sistem keuangan daerah, terjadi kurang saji pendapatan dan belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp467.959.100. Artinya, uang yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan tidak tercermin secara resmi dalam dokumen keuangan pemerintah daerah.
Penyebab dan Rekomendasi
Menurut BPK, masalah ini terjadi karena:
-
Bupati Aceh Selatan belum menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan dana Non Kapitasi Prolanis dalam kerangka keuangan daerah.
-
Kepala Dinas Kesehatan tidak mengusulkan anggaran penerimaan dan penggunaan dana tersebut dalam penyusunan APBK.
BPK menyebut bahwa Plt. Kepala Dinas Kesehatan telah menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan berkomitmen untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan.
Dalam rekomendasinya, BPK meminta Bupati Aceh Selatan untuk:
-
Menetapkan peraturan terkait mekanisme pengelolaan Dana Non Kapitasi Prolanis;
-
Menginstruksikan Dinas Kesehatan agar mengusulkan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dalam penyusunan APBK ke depan.
Discussion about this post