Harga Semen di Medan Lebih Murah dari Aceh, Komisi VII DPR RI Soroti Kejanggalan Pasar PT SBA

“Semen yang dikirim ke Medan dan kembali lagi ke Aceh justru lebih murah harganya. Ini sangat tidak masuk akal. Kenapa bisa lebih murah di luar daerah?” ujar Saleh saat dialog bersama pihak PT SBA.

Komisi VII DPR RI menilai hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari manajemen PT SBA dan kementerian terkait. Mereka menduga lemahnya kontrol distribusi menjadi salah satu penyebab harga semen di pasar tidak stabil dan tidak berpihak kepada masyarakat Aceh sebagai daerah produsen utama bahan baku.

Dari hasil reses itu, Komisi VII DPR RI mencatat sejumlah temuan penting: PT SBA dinilai belum maksimal mengontrol pasar, induk perusahaan diminta menertibkan jalur distribusi, serta diminta lebih transparan dalam penyaluran CSR (Corporate Social Responsibility) bagi masyarakat sekitar pabrik, terutama di Kecamatan Lhoknga dan Leupung.

Selain itu, Komisi VII juga mendesak agar Kementerian Perindustrian menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan dan menegaskan kembali pentingnya efisiensi produksi, penertiban penggerukan klinker di pelabuhan, serta optimalisasi mesin produksi yang belum beroperasi.

“Kami minta ini ditindaklanjuti secara serius. Persoalan harga hingga kapasitas produksi harus diperbaiki agar industri semen di Aceh benar-benar memberi manfaat bagi daerah,” tegas Saleh.

Sementara itu, Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris yang akrab disapa Syech Muharram, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa Aceh Besar memiliki sumber daya alam berlimpah untuk mendukung industri semen.

“Aceh Besar ini sangat kaya. Kita punya batu kapur, pozzolan, dan bahkan pasir besi. Semua bahan baku utama semen ada di sini,” ujarnya.

Namun, Syech Muharram menyayangkan kapasitas pabrik semen di Aceh yang masih relatif kecil dibandingkan daerah lain, meskipun semua material tersedia di wilayahnya.
“Di Padang pabriknya besar dan produksinya tinggi, sementara di Aceh bahan bakunya lengkap, tapi pabriknya kecil. Kami juga ingin maju seperti daerah lain,” tegasnya.

Ia juga meminta agar perusahaan memperluas kapasitas produksi dan memperkuat komitmen terhadap masyarakat sekitar sesuai perjanjian awal sejak pabrik berdiri pada 1980-an.

Terkait program CSR, Bupati berharap agar dana tersebut disalurkan langsung ke desa tanpa bergantung pada proposal.
“Kalau menunggu proposal, pembagiannya tidak merata. Ada desa aktif, ada yang tidak. CSR itu harus dirasakan adil oleh seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT SBA diharapkan menjadi titik balik industri semen di Aceh, agar kehadiran perusahaan dapat memberi manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat setempat.